Palembang, IDN Times - Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang mengatur kebijakan penghapusan denda pajak, khusuusnya bagi tempat usaha. Rencana penghapusan itu untuk meringankan Wajib Pajak yang masih menunggak pajak di tempat usaha.
"Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penghapusan sanksi administrasi piutang pajak daerah tertuang dalam SK Nomor: 3/KPTS/BPPD/2022, tertanggal 3 Januari 2022," kata Kepala BPPD Palembang, Herly Kurniawan, Rabu (26/1/2022).
Ia menjelaskan, total piutang wajib pajak ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp433 miliar lebih. Bagi WP yang memiliki piutang, sebaiknya segera memanfaatkan penghapusan denda tersebut.
"Karena waktunya terbatas hanya tiga bulan yang mulai berlaku pada 1 Februari hingga 30 April 2022," jelasnya.
Penghapusan sanksi denda pajak meliputi Pajak Bumi Bangunan (PBB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak air tanah.
"Wajib pajak tersebut ada yang dikenakan denda pajak mencapai Rp500 juta, namun setelah kebijakan itu tidak perlu membayar sanksi denda yang cukup besar," ujarnya.
Sedangkan untuk melakukan kebijakan pembayaran pajak tersebut, masyarakat atau warga yang wajib membayar pajak bisa langsung ke kantor BPPD Palembang, Jalan Merdeka atau bisa meminta petugas pajak untuk datang ke tempat usaha.
"Piutang pajak diharapkan bisa tertagih semuanya melalui kebijakan penghapusan denda sehingga bisa digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik serta pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19," tandas dia.