Palembang, IDN Times - Ahli Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Profesor Febrian menilai penting bagi pemerintah mengkaji kenaikan gaji hakim di Indonesia. Terlebih, persoalan gaji hakim merupakan hal penting turut memengaruhi integritas penegakan hukum.
"Jika kita perhatikan, ini adalah hak yang seharusnya diterima oleh para hakim. Ketidakadilan terkait gaji jelas dirasakan oleh mereka. Gaji hakim seharusnya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan," ungkap Febrian, Senin (7/10/2024).
Febrian menerangkan, kenaikan gaji merupakan keharusan yang perlu dilakukan mengingat sudah 12 tahun gaji hakim tidak kunjung naik. Bahkan ia mengingatkan, gaji Hakim di masa lalu merupakan gaji tertinggi di antara ASN lain karena posisinya yang sentral dan menentukan keadilan di negri ini.
"Hakim harus mencerminkan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, penyesuaian gaji hakim harus segera dilakukan sesuai dengan proporsi keadilan yang berlaku," jelas dia.
Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) memiliki cetak biru terkait kesejahteraan hakim sehingga bisa menganalisis kondisi yang terjadi hari ini. Kenaikan gaji tersebut penting untuk mencegah kemungkinan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Cetak biru kesejahteraan hakim itu sudah ada. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh suap atau tekanan lainnya," jelas dia.
Febrian menyebut, meski tidak ada kenaikan gaji hakim dalam 12 tahun terakhir, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan hakim untuk melakukan penyimpangan integritas.
"Tidak ada ukuran pasti apakah gaji hakim yang stagnan menyebabkan penyimpangan. Integritas tetap menjadi kunci. Namun, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan mereka agar hakim bisa menjalankan tugasnya dengan baik," jelas dia.