Pakar Hukum Unsri: Pergub Protokol Kesehatan Harus Segera Dilaksanakan

Menurutnya, aturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kajian dan fakta yang terjadi di lapangan. Apa lagi melihat kondisi perkembangan COVID-19 yang terjadi secara fluktuatif, meningkat dan menurun.

"Kalau kacamata saya dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, Pergub ini dibuat karena melihat urgenitas dan fakta-fakta di lapangan. Kondisi COVID-19 ini sangat mendesak dan dibentuk untuk menjaga protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah dan WHO," jelas dia.

Deden juga menilai, pelaksanaan Pergub bisa menjadi momentum Herman Deru untuk menekan kasus COVID-19. Apa lagi di Pergub sudah memuat sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan. Fengan adanya Pergub, masyarakat kata Deden lebih berhati-hati saat beraktivitas.

"Justru karena faktor COVID-19 lagi menurun tidak bisa jadi alasan (penundaan pergub). Dari segi kondisi, justru jadi momentum melaksanakan pergub dengan cepat. Tetapi mungkin Gubernur punya alasan lain," beber dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru saat ditemui terpisah mengatakan, penundaan penerapan Pergub Protokol Kesehatan disebabkan jumlah kasus positif di Sumsel mengalami penurunan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sudah meningkat.

"Sudah saya tandatangani, bahkan dalam Pergub itu mengatur hukuman terberat hingga terendah. Saya belum melaksanakannya karena kondisi kesadaran masyarakat tinggi," jelas dia.

Herman Deru mengatakan, jika Pergub diberlakukan maka pihaknya akan melakukan evaluasi lebih jauh terkait teknis penanganan. Pergub itu bisa dievaluasi setiap bulannya.

"Pergub ini tidak ada batasan waktunya, sampai kita cabut," tutup dia.