KPU Sumsel Lampu Hijau Bawaslu Tindak Caleg Curi Start Kampanye

Amrah menjelaskan, permasalahan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Segala bentuk pengawasan yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang hak dan kewajiban peserta Pemilu.

"Artinya teman-teman Bawaslu sudah bisa melakukan tindakan baik itu administrasi sampai tindak pidana, apabila Caleg itu melanggar aturan main yang ada," jelas dia.

Amrah menilai seluruh parpol bertanggung jawab terhadap kadernya yang menjadi Caleg agar tertib menjalankan praktik-praktik demokrasi. Pimpinan parpol di Sumsel diimbau berkoordinasi dengan caleg mereka di provinsi, kabupaten atau kota, termasuk nasional Dapil Sumsel I dan II.

"Kami berharap melakukan prakik-praktik demokrasi yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat Sumsel. Saya yakin dan percaya masyarakat Sumsel lebih rasional untuk memilih," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU Sumsel telah menetapkan dan mengumumkan DCT Sabtu, (4/11/2023) lalu. DCT tersebut berjumlah 1.080 orang caleg yang akan mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPRD Sumsel.

Dari total DCT itu, empat orang di antaranya berstatus narapidana dan dua lainnya tersangka dalam dugaan kasus korupsi.

"Mantan napi ada 4 dan 2 tersangka merupakan kasus KONI. Dalam aturan, KPU tidak boleh mencoret Caleg yang masih berstatus tersangka karena belum memiliki kekuatan hukum," ujar dia.