Kemenkeu akan mengawasi pengelolaan dana di Sekolah Rakyat Palembang, termasuk penyaluran hibah tanah dan pembangunan infrastruktur gedung.
Rencana lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap dua menggunakan lahan milik pemerintah provinsi Sumsel, dengan anggaran baru yang akan disiapkan oleh pemerintah pusat.
Kementerian PU akan menggelontorkan anggaran hingga Rp20 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat tahap kedua, serta telah mengucurkan anggaran renovasi sekitar Rp1,2 triliun untuk tahap awal.
Palembang, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI berjanji mengawasi pengelolaan dana di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang terletak di Sentra Budi Perkasa Jalan Sosial Km 5 Palembang.
Pengawasan itu termasuk pengelolaan dana yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua, termasuk pembangunan infrastruktur gedung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kemenkeu Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Rahmadi Murwanto mengatakan, pengawasan pengelolaan dana sekaligus bentuk pendampingan kementerian dalam merealisasikan lahan hibah untuk Palembang.
"Termasuk kita juga akan kawal penyaluran hibah tanah untuk sekolah rakyat dari provinsi ke pemerintah kota," katanya usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, Senin (14/7/2025).
Diketahui, Palembang masih membutuhkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat tahap dua. Rencana lokasi pembangunan memang merupakan tanah milik Pemprov Sumsel.
Sementara saat dikonfirmasi mengenai berapa jumlah dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan sekolah rakyat tahap lanjutan, Rahmadi menyebut, semua rincian dana dan serapan anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan di daerah hanya berwenang dalam pengawasan dan kelancaran pelaksanaan di lapangan.
"Anggaran yang tahu pusat, cuma memang untuk pembangunan tahap dua akan ada anggaran baru lagi" jelas dia.
Rahmadi mengklaim, keberadaan sekolah rakyat di Palembang merupakan investasi program kerja pemerintah yang akan berhasil dan sukses dalam jangka panjang. Paling tidak, kata dia, dalam waktu 10-15 tahun mendatang, program sekolah rakyat mampu menekan kemiskinan dan jadi langkah utama memutus mata rantai orang miskin.
"Sekolah rakyat jadi pola pengentasan baik dalam mengurangi jumlah warga miskin di tiap daerah," katanya.
Sementara berdasarkan kewenangan, pembangunan sekolah rakyat menjadi tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan pembangunan sekolah ini sesuai dengan Inpres nomor 8.
Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun IDN Times, Kementerian PU akan menggelontorkan anggaran hingga Rp20 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, termasuk renovasi di Palembang. Dana itu diberikan untuk total 100 lokasi sekolah rakyat di seluruh Indonesia tahap kedua yang dimulai September mendatang.
Sedangkan untuk tahap awal, Kementerian PU telah mengucurkan anggaran renovasi 100 sekolah rakyat sekitar Rp1,2 triliun. Artinya, jika dibagikan rata per 100 sekolah, tiap renovasi sekolah rakyat mendapatkan Rp1,2 miliar. Kemudian untuk operasional sekolah Rakyat Palembang, sebelumnya pendataan siswa telah melalui proses evaluasi, penilaian, dan validasi dari data dinas sosial dan BPS.