Palembang, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan kembali menerima 14 berkas Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Jumlah ini meningkat dari sebelumnya ada 11 SPDP yang dilakukan penyelidikan terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Untuk perkara karhutla di Sumsel pada pertengahan Oktober 2023 total perkara ada 25 SPDP," ungkap Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, Rabu (18/10/2023).
Tercatat untuk wilayah SPDP berada di Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak delapan SPDP Lubuk Linggau enam SPDP, Muara Enim enam, Musi Banyuasin (Muba) tiga kasua, dan satu kasus di Ogan Ilir (OI).
Vanny menjelaskan dalam perkara tersebut meliputi tahap SPDP ada 2 kemudian tahap 1 ada 18 tahap dua satu, tuntutan ad tiga dan eksekusi adaa 1 jadi total ada 25 perkara
"25 laporan SPDP yang diterima Kejati Sumsel sebagian besar diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan perseorangan atau non korporasi," jelas dia.
Vanny menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan jika SPDP akan terus bertambah. Mengingat, kondisi kebakaran lahan yang terus meluas di kabupaten dan kota.
"Jadi kita masih menunggu beberapa laporan SPDP lainnya terutama di wilayah hukum kejaksaan di Sumsel," beber dia.
Pj Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut ada 11 ribu lebih titik api atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga Oktober 2023.
"Untuk titik hotspot yang ada saat ini sampai dengan bulan Oktober totalnya mencapai 11 ribu lebih. Sementara untuk luasan karhutla mencapai 4 ribu hektare lebih sampai Agustus 2023," kata Fatoni.
Dirinya menjelaskan, sejak Agustus 2023 titik panas terus mengalami lonjakan secara signifikan. Kondisi kekeringan dan faktor angin kencang turut mempengaruhi kondisi kemarau dan kebakaran.
"Untuk kondisi lahan rawan kebakaran di Sumsel seluruhnya total 8.003 hektar. Sementara lahan gambut yang dimiliki Sumsel seluas 1,2 juta hektar," tutup dia.