Kasus Tambang Ilegal di Sumsel Naik 100 Persen Sepanjang 2022

30 Des 2022, 12:10 WIB

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add as Preferred source

Kasus Tambang Ilegal di Sumsel Naik 100 Persen Sepanjang 2022

Ilustrasi penambangan (IDN Times/Istimewa)

Palembang, IDN Times - Pengungkapan kasus ilegal drilling atau tambang ilegal di Sumatra Selatan (Sumsel), mengalami peningkatan hingga 100 persen sepanjang 2022.

Dalam rilis Polda Sumsel, kasus ilegal drilling selama 2022 mencapai 81 perkara, dengan jumlah tersangka mencapai 137 orang serta barang bukti minyak mentah 1,5 ton.

"Sebanyak 120 ton BBM bersubsidi, 13 unit mobil tangki, dan 50 unit mobil minibus, serta 11 sumur minyak sudah ditutup," ujar Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, Kamis (29/12/2022).

1. Polda Sumsel berupaya melegalkan pengeboran sumur minyak di Muba

Ilustrasi penambangan pasir ilegal di Sungai Progo. (IDN Times/Daruwaskita)

Sementara pada 2021, total kasus yang ditangani Polda Sumsel dan jajaran mencapai 35 perkara dengan 81 tersangka serta barang bukti 358 sepeda motor, 4 unit mobil truk, 30 mesin sedot, serta 999 sumur minyak ilegal yang ditutup.

"Kami bersama pemerintah daerah telah berupaya mendorong untuk melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak tua yang ada di Muba," katanya.

Legalisasi pengeboran sumur minyak tua juga akan dilakukan di daerah lain berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 1 tahun 2008, tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi.

2. Polda Sumsel berkoordinasi dengan Menteri ESDM terkait legalisasi

Offshore drilling (Shutterstock/JamesJonesJr)

Albertus menyebut bila legalisasi telah dilakukan, aktivitas tambang ilegal yang dapat membahayakan masyarakat dapat berkurang. Menurutnya persoalan itu sudah diperjuangkan sejak tahun lalu.

"Kami telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk dilakukan legalisasi, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas secara legal," jelasnya.

3. Pemerintah ikut menerima dampak positif legalisasi

IDN Times/Daruwaskita

Apabila tambang telah dilegalkan, keuntungan dari hasil minyak bumi tersebut bukan hanya dapat membantu masyarakat namun pemerintah daerah.

“Pemerintah kita juga akan terkena dampak positif yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya," kata dia.

Tak hanya peningkatan tambang ilegal, penimbunan BBM subsidi sejak adanya kenaikan harga minyak juga ikut tinggi. Yakni ada lima unit truk pengangkut BBM ilegal jenis solar sebanyak 60 ton.