Ini Harapan Bupati Empat Lawang pada Periode Kedua Presiden Jokowi

12 Okt 2019, 16:15 WIB

Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad (IDN Times/Sidratul Muntaha)

Palembang, IDN Times- Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebentar lagi atau pada tanggal 20 Oktober resmi dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024. Sudah tentu banyak harapan dan masukan dari seluruh daerah di Indonesia, pada masa periode kedua masa pemerintahannya.

Seperti yang diungkapkan Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, yang berharap periode kedua Jokowi nanti, semua kebijakan yang lebih dibutuhkan daerah dan kebijakan yang bagus agar tetap diteruskan.

"Kita ingin otonomi daerah yang sudah di gagas sejak awal era reformasi, ketika masih Presiden BJ Habibie menjabat,hingga ke yang sekarang, itu harus di implementasikan seutuhnya," ungkap Joncik, saat dibincangi setelah salat Jumat di Masjid DPRD Sumsel, Jumat (11/10).

1. Beri kepercayaan penuh pada daerah untuk melaksanakan otonomi

IDN Times/Istimewa

Karena, ungkap Joncik, banyak bagian-bagian dari otonomi daerah yang semakin tahun terjadi perubahan pada kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu terlihat mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, menjadi Nomor 22 tahun 1999, kemudian menjadi 2 tahun 2004, dan sekarang menjadi Nomor 3 tahun 2014.

"Dengan segala perubahan itu kadang terasa, bahkan spirit otonomi itu mulai kembali di berangus dengan kembali dibawa ke pusat. Nah ini yang kita harapkan kepercayaan pusat terhadap peran daerah, itu (otonomi daerah) betul-betul diberi kepercayaan penuh, bahwa otonomi bisa dilaksanakan oleh daerah," ungkap dia.

2. Periode kedua Presiden Jokowi diharapkan kecenderungan berpihak kepada daerah semakin baik

IDN TImes/Istimewa

Kemudian, jelas Joncik, harapan dari pemerintah daerah kepada Presiden Jokowi sebaiknya kebijakan pembangunan infrastruktur tetap diteruskan, terlebih untuk di daerah. Karena daerah seperti Kabupaten Empat Lawang ini, sangat bergantung sekali dengan pemerintah pusat.

Kalau hanya menggantungkan dari potensi daerah, tidak mungkin Empat Lawang bisa menjadi daerah otonom. Karena masih bergantung pada DAU, DAAK,tugas perbantuan dan sebagainya dari pusat.

"Jadi sekali lagi, harapan kita setelah pelantikan Pak Jokowi pada 20 Oktober nanti untuk periode kedua, kecenderungan berpihak kepada daerah semakin baik dan semakin terasa," jelas dia.

3. Lobi-lobi daerah memang memungkinan untuk dilakukan

IDN TImes/Istimewa

Saat disinggung tentang kebijakan lobi-lobi daerah dalam membawa anggaran dari pusat ke daerah, Joncik menuturkan, bahwa itu merupakan hal yang alamiah dan memang memungkinkan untuk dilakukan.

Selain memang karena kemampuan keuangan negara itu terbatas, tiap-tiap daerah punya keunikan dan ke khas-an masing-masing.

"Begitu juga dengan kemampuan stakeholder daerah dalam melobi anggaran ke pusat, itu juga berbeda-beda. Lagu pula kalau kemampuan keuangan negara dibagi rata, rasanya itu tidak mungkin," tutur dia.

4. Porsi pembangunan daerah luar Jawa harus lebih

IDN TImes/Istimewa

Untuk porsi antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Jawa, sebaiknya porsi pembangunan di daerah luar Jawa harus lebih. Karena pembangunan di Pulau Jawa itu jauh lebih melesat dibanding luar Jawa.

"Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur, terutama di Papua, pasti terasa pembangunan di Indonesia bagian Barat jauh lebih cepat dibanding Papua. Karena memang, kalau dulu itu fokus pembangunan ada di Jawa dan sekitarnya," tandas dia.