DPRD Palembang mendesak program MBG dihentikan dan dialihkan sebagai bantuan tunai untuk menghindari keracunan makanan.
Pelaksanaan bantuan tunai harus terpantau agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, namun masih dipertanyakan efektivitasnya.
Kesuksesan MBG didorong oleh konsistensi penyedia dapur dalam pengawasan ketat, pemantauan kualitas kontrol, dan standar higienis yang jelas.
Palembang, IDN Times - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto kini sedang disorot. Selain dinilai publik tak efektif, proyek tersebut juga dianggap tidak seusai harapan.
Apalagi imbas menu MBG yang tak layak konsumsi, sejumlah siswa sekolah justru terkena efek keracunan makanan. Imbas persoalan itu, MBG dalam evaluasi dan didesak setop oleh berbagai pihak termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang.
Menurut anggota DPRD Palembang Syaiful Padil, program MBG yang didesak untuk dihentikan itu pun mendapatkan dukungan. Dia juga mendorong agar program tersebut dievaluasi dan dipertimbangkan.
"Bisa juga dialihkan sebagai bantuan tunai. Apalagi, sudah ada keracunan di beberapa tempat dari program MBG. Ini sangat miris, dan kami sangat prihatin," katanya, Rabu (24/9/2025).
Namun, jika program MBG dialihkan berupa bantuan tunai, pelaksanaan tersebut pun harus terpantau dan diawasi seksama. Tujuannya, agar penyaluran tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Lalu, apakah rencana itu jadi lebih efektif atau malah inefisiensi?
Syaiful mengatakan, sebenarnya MBG memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, pelaksanaan kurang ketat dan tak optimal dapat menimbulkan risiko penerima manfaat.
"Memberikan MBG itu sejatinya bagus, tapi jika menimbulkan korban tentu perlu dievaluasi. Meski di Palembang belum ditemukan kasus serupa, kita harus belajar dari kejadian di daerah lain,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dia menekankan, keberhasilan MBG di daerah didorong kesuksesan penyedia dapur yang konsisten mengelola proyek. Termasuk komitmen dalam pengawasan ketat serta pemantauan kualitas kontrol, kerjasama pemerintah lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Seluruh sentra penyedia MBG harus memenuhi standar higienis dan memiliki sertifikasi resmi. Jangan mudah membuka sentra MBG tanpa cek and balance," jelasnya.
Syaiful menyampaikan, harus ada standar yang jelas, dari sisi sertifikat kebersihan maupun kelayakan lembaga penyuplai makanan.
"Dengan begitu, SPPG dapat mengontrol distribusi makanan secara ketat," kata dia.