Palembang, IDN Times - Terdakwa Eddy Umari selaku Kabid SDA dan PPK proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Musi Banyuasin (PUPR Muba), mengakui ada pembagian uang dalam setiap proyek di Bumi Serasan Sekate. Eddy mengatakan, dirinya ditunjuk sebagai orang yang membagikan uang dari terpidana Suhandy selaku kontraktor.
"Kesepakatannya 10 persen Bupati, 3 persen Kepala Dinas, 2 persen PPK, dan 1 persen PPATK," ungkap Eddy, Senin (6/6/2022).
Eddy menyebutkan, pembagian uang dibagi sesuai kesepakatan awal penunjukan Suhandy sebagai pemenang tender. Awalnya, Eddy dan Kepala Dinas PUPR Muba memiliki beberapa nama untuk diajukan dalam tender tahun 2021.
Setelah berdiskusi dengan Herman, akhirnya mereka memilih Suhandy lantaran sang kontraktor dianggap loyal dan telah mengerjakan proyek di Muba sejak 2019.
"Yang usulkan nama Suhandy juga pak Herman, bukan saya sendiri," jelas Eddy.
Eddy menyebut, Dodi Reza mendapat fee sebesar Rp2,6 miliar. Herman Mayori Rp1,08 miliar, dan Eddy Umari Rp727 juta. Menurutnya, Suhandy telah lebih dulu memberi uang Rp2,6 miliar pada 2020 lalu.
"Suhandy juga dipilih karena ada uang pinjaman darinya ke Dinas sehingga pilihannya ia dimenangkan lagi," ujar dia.
Meski mengetahui ada kesepakatan fee untuk Bupati, Eddy mengaku tak pernah menyerahkan langsung uang tersebut. Sebelum OTT pun, belum ada perintah dari Kepala Dinas PUPR Muba untuk memberikan uang ke Dodi.
"Saya tak pernah memberikan uang secara langsung ke Bupati, tetapi ke Irfan (Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan)," jelas dia.
Tak hanya keempat pihak, Eddy mengakui ada uang yang turut diterima Pokja dan Kepala ULP senilai Rp320 juta. Dirinya lah yang mengatur pembagian di luar Bupati.
"Uang tersebut dikirim ke rekening keponakan saya atas nama Septian. Saya tarik uangnya dari sana," ujar dia.