BPH Migas: Tambah Kuota BBM Tak Otomatis Urai Antrean SPBU di Sumsel
- BPH Migas menilai penambahan kuota BBM di Sumsel tidak otomatis mengurai antrean karena masalah utama terletak pada kapasitas dan efektivitas distribusi di tingkat SPBU.
- Sebelum menambah alokasi, BPH Migas melakukan verifikasi kebutuhan serta kemampuan penyaluran tiap SPBU yang berbeda tergantung fasilitas dan waktu pelayanan kendaraan.
- Data menunjukkan selisih besar antara kebutuhan dan realisasi kuota solar subsidi di beberapa daerah Sumsel, sehingga BPH Migas menekankan pentingnya penyaluran tepat sasaran.
Palembang, IDN Times - Permintaan pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menambah kuota BBM di Bumi Sriwijaya dinilai tak serta-merta menyelesaikan persoalan antrean BBM.
Anggota Komite BPH Migas, Hasbi Ansori, mengatakan persoalan distribusi BBM subsidi bukan hanya soal ketersediaan kuota, melainkan juga kemampuan SPBU dalam menyalurkan bahan bakar kepada masyarakat.
"Kalau kuotanya ditambah tetapi tidak bisa disalurkan karena kapasitas SPBU terbatas atau justru disalahgunakan, itu juga tidak menyelesaikan masalah," ungkap Hasbi, Rabu (8/7/2026).
1. BPH Migas butuh verifikasi jumlah kebutuhan BBM
Menurutnya, usulan yang dilakukan Pemprov Sumsel penting untuk menjadi bahan evaluasi BPH Migas. Namun, sebelum memutuskan penambahan alokasi, BPH Migas terlebih dahulu melakukan verifikasi kebutuhan dan kapasitas penyaluran di lapangan.
"Kapasitas penyaluran setiap SPBU berbeda-beda tergantung jumlah nozel, kapasitas tangki penyimpanan, dan waktu pengisian per kendaraan," jelasnya.
2. BPH Migas enggan sebut Sumsel kekurangan SPBU
Ia mencontohkan, satu kendaraan membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam menit untuk mengisi 50 liter solar subsidi. Dengan kondisi tersebut, satu SPBU memiliki batas kemampuan dalam melayani antrean kendaraan setiap harinya.
Karena itu, BPH Migas menilai penambahan kuota harus dibarengi dengan evaluasi kemampuan distribusi di tingkat SPBU agar subsidi BBM benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
"Kalau SPBU tidak cukup, gimana mau menyalurkan. Jika dikasih kuota satu juta kiloliter (KL), juga percuma kalau SPBU-nya gak cukup. Tetapi saya gak bisa berkomentar soal Sumsel kekurangan SPBU," bebernya.
3. Berharap kuota disalurkan sesuai kebutuhan
Karena itu, BPH Migas menilai penambahan kuota harus dibarengi dengan evaluasi kemampuan distribusi di tingkat SPBU agar subsidi BBM benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
"Maka dari itu, kita (BPH Migas) mendukung Pak Gubernur atas penertiban sehingga kita harus memastikan subsidi itu sesuai dengan yang berhak," jelasnya.
Paparan dalam rapat menunjukkan sejumlah kabupaten dan kota di Sumatra Selatan masih menghadapi selisih cukup lebar antara kebutuhan yang diusulkan dan kuota solar subsidi yang telah direalisasikan. Kabupaten Banyuasin, misalnya, mengajukan kebutuhan sebesar 354.600,36 KL, namun alokasi yang terealisasi baru mencapai 78.228 KL.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengusulkan 162.000 KL, tetapi baru menerima realisasi sebanyak 65.828 KL. Sementara itu, Kabupaten Muara Enim mengajukan kebutuhan 60.273,50 KL dan baru terealisasi 26.361 KL.
Adapun Kota Palembang mencatat usulan kuota sebesar 233.530 KL dengan realisasi mencapai 186.860 KL. Data tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan antara kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah dan kuota solar subsidi yang telah disalurkan di sejumlah wilayah di Sumsel.
