Palembang, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang berencana memperpanjang kegiatan belajar dan mengajar (KBM) secara daring. Rencana tersebut dilakukan karena pihaknya belum mendapat izin tatap muka.
"Kami telah melakukan rapat bersama instansi terkait. Disdik minta pendapat dari seluruh pihak yang kompeten, apakah sekolah akan dibuka pada Maret atau lanjut daring," ujar Kepala Disdik Palembang, Ahmad Zulinto, Selasa (23/2/2021).
Ia mengatakan, ada dua opsi menyangkut KBM di Palembang. Kapolsek menganjurkan melaksanakan belajar tatap muka secara langsung dengan tidak memaksakan untuk sekolah.
Sedangkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Palembang konsisten menyarankan agar KBM tetap secara daring, melihat kondisi COVID-19 yang masih terjadi dan dapat memengaruhi kesehatan anak.
"Pihak kesehatan (IDAI) tetap memperhatikan kondisi COVID-19 dalam suasana zona seperti ini. Kondisi kita masih fluktuatif (naik turun), makanya kita masih ikut apa kata IDAI," kata dia.
Melihat dari hasil rapat bersama, Disdik Palembang tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh IDAI. Menurut Zulinto, IDAI merupakan ahli kesehatan anak yang bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Bahkan IDAI meminta agar guru-guru mendapat vaksin terlebih dulu.
"Setelah guru mendapat vaksin maka risikonya lebih rendah. Ini yang saya sampaikan kepada Wali Kota, Harnojoyo, bahwa ini rekomendasi dari mereka," timpalnya.
Menyoal Surat Ederan (SE) Gubernur Sumsel yang akan berakhir pada akhir Februari, Zulinto mengakui jika Disdik Palembang bakal menggelar rapat lanjutan.
"Nanti provinsi mengajak rapat, dari situ kita akan memberikan masukan juga. Tapi yang jelas kita mengikuti apa yang disarankan oleh IDAI," tambah dia.
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Palembang, dr Silvia Trita menambahkan, rencana pembukaan sekolah memiliki risiko yang sangat tinggi. Bahkan rencana belajar tatap muka bisa memicu kasus COVID-19, terutama pada anak-anak bisa melonjak.
"Kalau dari IDAI pada prinsipnya apabila belum siap untuk tatap muka, sebaiknya ditunda dulu. Belum siapnya seperti apa, bahwa protokol kesehatan (prokes) itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah sarananya sudah siap atau belum, SDM bagaimana, apakah orangtuanya siap juga. Kalau semuanya belum siap, tentu kita tidak izinkan," tandasnya.