Cagub Sumsel Dinilai Kurang Mampu Menjawab Tantangan Transisi EBT
- Transisi energi baru terbarukan EBT masih dipandang dangkal oleh calon pemimpin Sumsel
- Komitmen calon Gubernur Sumsel terhadap transisi ekonomi dinilai belum menyentuh masalah besar
- Proses transisi energi memerlukan pertimbangan matang dari segi teknis hingga ekonomi agar tidak mengguncang ekonomi daerah
Palembang, IDN Times - Proses transisi energi baru terbarukan atau EBT dinilai masih akan mendapat ganjalan siapapun pemimpin yang nantinya terpilih pada Pilkada Serentak mendatang. Berbagai persoalan mengenai transisi energi dinilai belum mendapat perhatian besar dari calon kepala daerah di Sumsel.
Direktur NGO Pilar Nusantara, Rabin Ibnu Zainal menilai komitmen tiga calon Gubernur Sumsel terhadap transisi ekonomi belum menyentuh masalah besar yang akan dilakukan. Pengetahuan calon kepala daerah itu dianggap masih dangkal dalam hal memahami transisi EBT.
"Apa yang disampaikan kandidat hanya sebatas program teknis tanpa pola pikir mendalam," ungkap Rabin, Sabtu (23/11/2024).
1. Calon kepala daerah lebih fokus ke permasalahan yang berpotensi bisa memenangkan dirinya
Rabin menjelaskan, dalam pemaparan ketiga cakada mengenai proses transisi EBT, dia merasa belum menyentuh persoalan jangka panjang yang akan dilakukan. Padahal, proses transisi EBT diyakini akan mengubah semua kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun cepat atau lambat proses itu akan terjadi.
"Hingga sejauh ini visi dan misi maupun pandangan calon gubernur belum memiliki masterplan yang jelas terkait integrasi transisi energi dengan transformasi ekonomi. Semua program masih berfokus pada sekolah gratis, berobat gratis, makan gratis," jelas dia.
2. Sumsel masih ketergantungan dengan hasil tambang
Senada, Ahli lingkungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Imam Asngari mengungkapkan proses transisi dari energi fosil memerlukan pertimbangan matang dari segi teknis hingga ekonomi.
Pasalnya, sektor ini masih menyumbang 30 persen lebih Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) di Bumi Sriwijaya. Kondisi ini membuat provinsi ini masih mengalami ketergantungan sehingga tak akan secara instan merubah energi itu secara cepat.
"Tentu butuh waktu. Transisi ini harus diiringi juga dengan transisi ekonomi sehingga tidak terjadi perubahan besar yang mengguncang ekonomi daerah," ungkap Imam.
Imam menerangkan, apabila kebijakan transisi energi dilakukan secara serampangan dapat berdampak buruk pada perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang. Selama ini, pertumbuhan ekonomi di Sumsel ditopang oleh dua sektor yakni pertambang seperti batubara, gas dan minyak bumi serta sektor pertanian dan perkebunan.
"Transisi energi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika tak diiringi transformasi ekonomi. Dampaknya meningkatkan pengangguran, dan memperburuk kemiskinan. Dibutuhkan diversifikasi ekonomi agar dampak sosial dapat diminimalkan," jelas dia.
3. Transisi energi berjalan menjadi wacana tanpa arah
Senada, anggota Jurnalis Transisi Energi (JTE), Taufik Wijaya menambahkan bahwa masyarakat harus kritis menilai latar belakang para kandidat. Menurutnya, visi dan kompetensi seorang pemimpin sangat menentukan arah kebijakan, termasuk dalam isu transisi energi.
"Isu ini membutuhkan pemimpin dengan visi jelas, bukan sekadar janji kosong," ujar Taufik.
Taufik menjelaskan, Sumsel seharusnya mengambil peluang lebih dulu dalam mengembangkan energi bersih. Secara perlahan hasil transisi EBT diyakini baru akan terlihat jika itu menjadi fokus bersama.
"Ada potensi luar biasa di Sumsel, tetapi tanpa master plan yang konkret, transisi energi hanya akan menjadi wacana tanpa arah," tambahnya.
![[FOTO] Ribuan Umat Islam di Palembang Salat Iduladha hingga ke Ampera](https://image.idntimes.com/post/20260527/upload_4708432f4cacb509af3079e80bab8b41_bb5739ee-5d4f-472c-94ea-43df85613e24_watermarked_idntimes-2.jpg)
