BTP Sebut 160 Perlintasan Sebidang di Sumbar Ilegal

Hendrialdi mengatakan, meski 160 perlintasan sebidang tersebut tidak resmi, pihaknya tetap memasang rambu-rambu peringatan berupa imbauan-imbauan.

"Sebenarnya itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota, tetapi karena kami dari kementerian, jadi kami pasang peringatan-peringatan," katanya.

Menurutnya, peringatan yang dipasang di setiap perlintasan sebidang yang tidak resmi tersebut hanya menggunakan spanduk yang bisa dibaca oleh pengendara yang melewatinya. "Ini kami lakukan untuk menjaga keselamatan bersama antara pengendara dan juga kereta api yang melewatinya," katanya.

Selain perlintasan sebidang yang tidak resmi tersebut, Hendriadi mengatakan ada 30 perlintasan yang resmi dan sudah dipasang plang dan EWS.

"Semuanya terpasang EWS dan plang. Tapi saat ini untuk EWS memang ada beberapa yang tidak berfungsi dan tidak berbunyi saat kereta lewat," katanya.

Hendriadi mengklaim, jumlah EWS yang masih berfungsi tersebut berjumlah 19 perlintasan. Sementara 11 lainnya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.

Hendriadi mengatakan, untuk EWS yang tidak berfungsi tersebut terjadi karena adanya pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Karena kami tidak memiliki anggaran untuk pemeliharaan, makanya kami tidak bisa memperbaiki EWS yang mengalami kerusakan tersebut," katanya.

Ia berharap, pengajuan anggaran pemeliharaan dan pembangunan plang kereta api nantinya bisa disetujui, sehingga semuanya bisa sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya.