Palembang, IDN Times - Jelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kian gencar memantau dan mengawasi surat perizinan penjualan hewan potong untuk dikurban.
"Kami masih terus mengecek, pelaku usaha mana yang jual hewan kurban tak berizin. Beberapa lokasi juga masih ditemukan yang belum ada (perizinan)," ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Palembang, Cherly Panggarbesi, Rabu (29/5/2024).
Selain memantau dan mengawasi pedagang usaha hewan kurban di Palembang, Pemkot juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat mengurus izin kegiatan penjualan hewan kurban ke Camat dan melalui Kelurahan di wilayah masing-masing.
"Ada 5 titik yang kami sosialisi ke para penjualan hewan kurban agar dapat mengurus izin kegiatan jual hewan kurban," kata dia.
Cherly menegaskan apabila Pemkot masih menemukan para pedagang hewan kurban yang belum mengurus izin kegiatan, Satpol PP dengan tegas memberikan sanksi untuk menutup lokasi dagang.
"Pasti ada sanksinya tutup. Kami tutup mereka tidak boleh melakukan jual beli lokasi tersebut," timpalnya.
Terkait langkah pengurusan perizinan berjualan hewan kurban di Palembang yang belum dilakukan, Pemkot Palembang juga memberikan waktu sepekan agar, seluruh pelaku usaha penjualan hewan kurban segera memenuhi syarat izin usaha, meliputi:
1. Hewan yang diperjual belikan sehat dengan menunjukkan verifikasi dari Dinas Perternakan dan Dinas Kesehatan.
2. Pihak Kecamatan dan Kelurahan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu tempat dagang hewan kurban untuk melihat proses pembuangan limbah.
3. Terkait keamanan, para pedagang hewan kurban harus tanggungjawab jika nantinya akan insiden seperti hewan kurban keluar dari lokasi dagang.