Antrean Bio Solar, Ratusan Sopir Truk Demo Kantor Gubernur Sumsel
- Ratusan sopir truk demo kantor Gubernur Sumsel terkait antrean panjang dan pasokan tak menentu BBM bio solar selama tiga bulan terakhir.
- Para sopir truk membawa empat tuntutan kepada pemerintah, termasuk revisi kebijakan antrean BBM pada malam hari dan peningkatan pemberantasan pungli.
- Pihak Pemprov Sumsel akan mencarikan solusi terkait tuntutan para sopir truk setelah rapat dengan Gubernur Sumsel dan stakeholder terkait dalam dua pekan.
Palembang, IDN Times - Antrean panjang dan pasokan tak menentu BBM jenis bio solar selama tiga bulan terakhir memicu aksi unjuk rasa ratusan sopir truk di Palembang. Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu (FKPSSB) menilai kebijakan Gubernur Sumsel belum memberikan solusi konkret atas persoalan yang mengancam mata pencaharian para pengemudi.
"Kami tidak bisa tidur karena harus mengantre sampai malam hari. Kenapa kebijakan ini diambil tanpa melibatkan kami para sopir," ungkap Koordinator Aksi, Mustofa, Senin (8/12/2025).
1. Para sopir mengeluh harus bekerja siang dan malam
Mustofa berharap antrean BBM khusus Bio Solar yang dilakukan pada malam hari mendapat revisi. Alhasil, kebijakan ini paling berdampak bagi para sopir ekspedisi yang harus bekerja siang dan malam, siang mengantar barang dan malam mengantre BBM.
"Kami tunggu janji pemerintah untuk menganalisis kebijakan ini. Kami menunggu selama dua minggu agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan," jelas dia.
2. Ancam akan adakan aksi lebih besar jika tuntutan tidak diakomodir
Dalam unjuk rasa tersebut, para sopir membawa empat tuntutan kepada pemerintah, dengan tuntutan pertama mengenai kebijakan gubernur mengenai antrean BBM pada malam hari. Kedua meningkatkan pemberantasan pungli dan premanisme di Sumsel.
Tak hanya itu saja, mereka meminta agar kesediaan BBM subsidi jenis bio salar dapat tersedia 24 jam di setiap SPBU. Terakhir permasalahan jam operasional truk keluar masuk kota yang diatur dalam Perwali nomor 26 tahun 2019 yang dianggap merugikan mereka.
"Kita tunggu kalau aspirasi kita tidak didengar dalam dua pekan, kita akan melakukan aksi lebih besar bahkan mogok massal," jelas dia.
Pihaknya pun menyoroti pembatasan kuota pembelian BBM jenis solar, dimana kendaraan roda empat dibatasi mengisi Rp200 ribu per hari sementara roda 6 Rp400 ribu per hari. Pembatasan yang ada dinilai menghambat mobilitas para sopir terlebih ketersediaan BBM tidak selalu ada sepanjang 24 jam.
3. Pemprov akan kaji tuntutan pengemudi truk selama dua pekan
Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Apriyadi mengungkapkan, akan membahas permasalahan ini dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Pihaknya berjanji akan mencarikan solusi terkait tuntutan yang ada.
"Tuntutan ini akan kami rapatkan dan nanti akan kami undang juga stakeholder terkait, seperti Pertamina, SKK Migas, Walikota, pihak ke polisian dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Apriyadi.
Dirinya pun meminta waktu selama dua pekan sesuai kesepakatan dengan para sopir untuk mencarikan solusi bersama.
"Segera kami akan laporkan ke Gubernur Sumsel dan mengambil langkah yang terbaik. Sebab tujuan kebijakan ini untuk kebaikan masyarakat," jelas dia.
