Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Efisiensi Anggaran, Pembangunan di Sumbar Terancam Batal

Efisiensi Anggaran, Pembangunan di Sumbar Terancam Batal
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi (Foto: Istimewa)
Share Article

Padang, IDN Times - Dampak pemberlakuan efisiensi anggaran, beberapa pembangunan di Sumatra Barat terancam batal dan tidak bisa dikerjakan dalam tahun anggaran 2025. Tetapi, pembangunan yang terancam batal tersebut masih belum dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

"Beberapa yang kita rencanakan di tahun 2025 ini kemungkinan dibatalkan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatra Barat, Medi Iswandi saat dihubungi IDN Times, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, meskipun rencana pembangunan terancam dibatalkan, Pemprov Sumbar akan mencari cara agar tidak terlalu banyak pembangunan yang dibatalkan akibat dari efisiensi anggaran ini.

1. Sinkronkan dengan Pemerintah Pusat

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)
Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Medi mengungkapkan, saat ini Kementerian dan Lembaga masih dalam tahap pembahasan efisiensi anggaran dengan DPR RI.

"Kita tentu akan menyingkronkan nantinya mana yang akan dibatalkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumbar ini," katanya.

Ia menyatakan, jika beberapa pembangunan tersebut dibatalkan, maka Pemprov Sumbar akan mencoba untuk mencari jalan keluar lainnya.

2. Akan bahas dengan TAPD

Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)
Ilustrasi efisiensi anggaran (Foto: IDN Times)

Medi mengungkapkan, jika hasil dari pemerintah pusat sudah keluar nantinya, pihaknya akan membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Nanti TAPD dan DPRD akan membahas soal pembangunan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat untuk mencari solusi," katanya.

Menurutnya, jika telah diputuskan oleh TAPD dan DPRD nantinya, maka baru bisa diputuskan pembangunan mana yang akan dibatalkan di Sumatra Barat.

3. Solusi yang akan dicoba

Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi (Foto: Istimewa)
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi (Foto: Istimewa)

Medi mengungkapkan, dalam pembahasan TAPD dan DPRD nantinya juga akan membahas terkait solusi dari pembangunan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut.

"Nanti akan dibahas juga apakah pembangunan yang dibatalkan tersebut bisa kita tutupi dengan relokasi atau refokusing kegiatan lain dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Menurutnya, anggaran lain yang dianggap tidak terlalu urgen akan dipindahkan ke kegiatan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Hafidz Trijatnika
EditorHafidz Trijatnika

Latest News Sumatera Selatan

See More

Tunggu Status dari Kejati, Wabup PALI Iwan Tuaji Segera Dinonaktifkan

04 Jun 2026, 18:50 WIBNews