BPKP dan KPK Dukung Lumbung Pangan Nasional di Sumsel

Dua lembaga ini mengawasi pengelolaan anggaran di Sumsel

Palembang, IDN Times - Lumbung Pangan Nasional di Sumatra Selatan (Sumsel) mendapat dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP menjamin akan menjaga akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Bumi Sriwijaya.

Menurut Deputi Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang, lumbung pangan di Sumsel merupakan program pusat dan daerah bidang pertanian. Pihaknya mengawasi pengelolaan sektor keuangan agar tidak terjadi penyelewengan.

"Sinergi dan kolaborasi pengawasan itu sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan kemanfaatan program yang telah didesain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat," ungkapnya, Selasa (6/4/2021).

1. Perlu kesinambungan pusat dan daerah

BPKP dan KPK Dukung Lumbung Pangan Nasional di SumselRakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Salamat menjelaskan, keselarasan antara pusat dan daerah tidak hanya terjadi di Sumsel. Beberapa daerah yang menjadi prioritas nasional juga ikut diawasi. Tujuannya, menciptakan kesinambungan dalam program pembangunan nasional.

"BPKP telah merancang pengawasan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai sarana membantu pemda untuk memastikan efektivitas, efisiensi, rancangan program kegiatan, sampai dengan sub kegiatan. Tentunya pengawasan itu melibatkan aparat pengawas ontern Ppemerintah," jelas dia.

Baca Juga: Sumsel Menarget 3,1 Juta Ton Beras Per Tahun

2. KPK akan awasi perbaikan sistem pertanian

BPKP dan KPK Dukung Lumbung Pangan Nasional di Sumsel(Ilustrasi KPK) ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Yudhiawan. Menurutnya, proses pembangunan tersebut diharap mampu menekan celah-celah tindak pidana korupsi sektor pertanian di Sumsel. Kondisi ini diharapkan dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian, mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa, dan manajemen ASN. Semua mempunyai satu tujuan bebas korupsi," ujar dia.

3. Gubernur siapkan kerja sama dengan berbagai pihak

BPKP dan KPK Dukung Lumbung Pangan Nasional di SumselRakor pengawasan intern keuangan dan pembangunan Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyambut baik pengawasan yang akan dilakukan BPKP dan KPK. Kondisi ini diharapkan menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di wilayahnya. Dukungan ini dianggap kolaborasi dan sinergi untuk pengawasan yang efektif.

"Karena pembangunan pertanian itu tak dapat dijalankan tanpa kerja sama dari berbagai pihak," tutup dia.

Baca Juga: Sektor Pertanian di Sumsel Bantu Genjot Ekonomi Hingga 1,35 Persen

Topik:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya