Palembang, IDN Times - Polda Sumsel bersama SKK Migas Sumbagsel sepakat membentuk tim gabungan verifikasi lintas instansi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh operasional sumur minyak di wilayah Sumsel memiliki dasar hukum yang jelas dan bebas dari konflik sosial.
"Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak boleh ada operasional di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang," ungkap Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, Senin (23/2/2026).
Sandi menjelaskan, bahwa verifikasi lapangan sangat krusial untuk memetakan titik-titik sumur minyak, terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas lahan dan kepatuhan terhadap regulasi.
"Kepastian hukum adalah kunci stabilitas sektor energi kita," jelas dia.
Tim gabungan ini nantinya akan melibatkan unsur Polri, SKK Migas, Kontraktor Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum terkait. Tugas utamanya adalah melakukan pengecekan faktual dan validasi regulatif sebelum aktivitas operasional atau percepatan produksi (lifting) dilakukan.
"Polda Sumsel mendukung penuh program strategis nasional di sektor energi. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama percepatan lifting migas," tambah Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Mukmin Wijaya.
Senada, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Komjen Pol Rudy Sufahriadi, menyatakan kesiapan SKK Migas untuk melakukan verifikasi lapangan bersama guna menjamin validitas data serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan operasional hulu migas di wilayah Sumsel bebas dari gangguan keamanan dan konflik sosial," jelas dia.