Pengamat Sebut Kebijakan Tapera Cara Licik Pemerintah Biayai IKN

Menurut pengamat ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel), Yan Sulistyo, kebijakan Tapera bagi swasta dan pegawai freelance merupakan cara pemerintah memaksa masyarakat memberikan dana kepada pemerintah dalam memenuhi kebutuhan proyek.

"Tapera merupakan cara licik pemerintah ambil dana dari masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini analisa saya," katanya kepada IDN Times, Selasa (28/5/2024).

Yan menilai Tapera yang dibebankan kepada pegawai swasta adalah cara lain pemerintah memenuhi kekurangan dana dalam pembangunan IKN, karena dari data Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kebutuhan anggaran IKN tahun 2024 mencapai Rp39,8 Triliun.

"Sementara saat ini dari yang dikatakan Menkeu Sri Mulyani, pemerintah baru memiliki Rp4,8 triliun. Kemudian nanti di 2025 anggaran IKN naik menjadi Rp72 triliun. Artinya pemerintah kurang dana banyak, dan masih banyak kebutuhannya," timpal dia.

Kebijakan Tapera sebelumnya memang telah diterapkan dari iuran Tapera yang dibebankan kepada ASN, TNI, Polri, dan karyawan BUMN, BUMD serta Bumdes. Namun untuk aturan terbaru kepada pegawai swasta yang disebut dengan istilah subsidi silang bukan menjadi solusi terbaik.

"Kalau rencana Tapera swasta untuk subsidi, bagaimana progres dari iuran BUMN, BUMD sebelumnya? Bukan jadi solusi terbaik (Tapera swasta). Jika tujuan membantu yang membutuhkan (Tapera) kenapa tidak ambil gaji, tunjangan dari komisaris direksi BUMN, perbankan milik negara? Ketimbang menarik iuran dari swasta yang rata-rata menengah ke bawah dan notabene untuk memenuhi kebutuhan harian juga sulit," jelasnya.

Kondisi keuangan masyarakat yang kurang untuk memenuhi keperluan sehari-hari akibat dipaksa membayar iuran Tapera, justru akan lebih menyulitkan dan menjadikan mental warga Indonesia kian buruk yang memicu publik bermental tikus.

"Subsidi harusnya di atas (pemerintah/pejabat) turun ke bawah (masyarakat kurang mampu), bukan memaksa masyarakat yang pas untuk ikut membayar iuran. Kalau rakyat pas-pasan banyak potongan, kemudian masyarakat dapat apa?" timpal dia.

Tapera bagi swasta disebut langkah picik pemerintah karena, pemerintah mendapatkan sumber dana untuk menutupi kekurangan proyek dari anggaran pajak, dan non pajak yang ditetapkan dalam peraturan dan wajib diikuti oleh masyarakat.

"Kalau sudah banyak yang kekurangan, pegawai akan mulai berpikir mencari dana tambahan dari cara salah. Yang jelas terlihat memicu untuk ikut korupsi yang secara tidak langsung membentuk mental warga Indonesia bermental tikus," kata Yan.