Padang, IDN Times - Pemerintah baru-baru ini memberlakukan kebijakan terkait Work From Home (WFH) setiap hari Jumat terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penghematan terhadap energi yang digunakan untuk mobilitas masyarakat dan ASN.
Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.
Aidinil mengatakan bahwa WFH untuk beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memang efektif. Hal tersebut dikarenakan para ASN di daerah tersebut tinggal cukup jauh.
"Karena ASN di DKI itu kan ada yang tinggal seperti di Bogor dan beberapa daerah pinggiran lainnya. Serta mobilitas ASN juga mengakibatkan kemacetan saat mereka melakukan pekerjaannya," katanya.
Tetapi menurut Aidinil, tidak semua daerah bisa menerapkan kebijakan tersebut lantaran ASN yang tinggalnya tidak terlalu jauh dan tetap bisa melakukan penghematan energi.
Selain alasan tersebut, Aidinil mengatakan juga tidak semua organisasi kepemerintahan yang bisa menerapkan WFH sesuai dengan instruksi tersebut.
"Karakter organisasi juga tidak bisa kita berlakukan WFH, karena ada organisasi publik tertentu yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, jika seluruh organisasi pemerintahan memberlakukan WFH nantinya, maka akan berakibat buruk terhadap pelayanan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
"Pemerintah harus betul-betul selektif. Jangan sampai, untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan energi, pelayanan publik menjadi turun," katanya.
Aidinil mengatakan bahwa jika pelayanan publik menurun, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak sangat luas.
"Dampak pertama akan terjadi distrust terhadap pemerintah. Kepercayaan publik akan menurun dan pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu," katanya.
Menurutnya, pelayanan publik sangat memengaruhi dinamika ekonomi masyarakat. Karena banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dengan WFH tersebut tidak bisa mendapatkan pelayanan lagi.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan ini berakibat buruk nantinya terhadap masyarakat," katanya.