Operasional LRT Sumsel Capai Rp300 M per Tahun, Pemda Diminta Berperan
Operasional LRT Sumsel masih bergantung pada subsidi APBN sekitar Rp300 miliar per tahun, setelah dibangun dengan investasi hampir Rp12 triliun.
Biaya listrik LRT mencapai sekitar Rp8 miliar per bulan, sementara pendapatan hanya Rp1,2 miliar; pemanfaatan publik dinilai belum maksimal.
Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang diminta mendorong penggunaan LRT, mengembangkan ekonomi sekitar 13 stasiun, serta mengintegrasikan transportasi feeder untuk mengurangi beban subsidi pusat.
Palembang, IDN Times - Light Rail Transit (LRT) Sumatra Selatan yang dibangun dengan investasi hampir Rp12 triliun hingga kini operasionalnya masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp300 miliar per tahun. Harapan ke depan, pemerintah daerah diminta ikut berperan dalam operasional LRT sehingga tidak membebankan anggaran subsidi kepada pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah, baik Pemprov Sumsel maupun Pemerintah Kota Palembang, perlu ikut mengambil peran dalam mendukung operasional LRT Sumsel," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat melakukan peninjauan langsung operasional LRT Sumsel, Kamis, 5 November 2026.
1. Kebutuhan operasional dan pendapatan LRT Sumsel tak sebanding
Penumpang LRT Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal) Menurut pengamat transportasi publik itu, dari nilai investasi awal hingga peran subsidi pemerintah pusat dalam menyokong operasional LRT Sumsel, besaran subsidi anggaran tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari operasional LRT. Dia merinci, biaya operasional LRT Sumsel untuk listrik saja butuh anggaran sekitar Rp8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh sekitar Rp1,2 miliar per bulan.
"Jadi, ini akan menjadi beban dukungan APBN secara terus-menerus," ujarnya.
2. Keberadaan LRT Sumsel seharusnya jadi penggerak ekonomi daerah
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat melakukan peninjauan langsung operasional LRT Sumsel pada 5 November 2026 (Dok. Komisi VII DPR RI untuk IDN Times) Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pendapatan LRT Sumsel sangat bergantung pada pemanfaatan operasional dan sampai sekarang ia menilai pemanfaatan LRT di publik belum maksimal. Bambang mencontohkan, saat dirinya datang dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dan menggunakan LRT, jumlah penumpang yang terlihat hanya sedikit dibandingkan kapasitas angkut yang tersedia.
"Lihat saja yang dari stasiun Bandara, jumlah pengguna bahkan hanya 2 persen dari kapasitas angkut," kata dia.
Bambang menegaskan bahwa langkah untuk meramaikan penggunaan LRT Sumsel secara maksimal adalah melalui peran serta pemerintah daerah. Dia meminta Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa menginisiasi gerakan untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi publik.
"Ini yang perlu didorong lagi. Saya menginginkan gerakan yang mendorong masyarakatnya untuk mau menggunakan LRT. Selain meningkatkan jumlah penumpang, pemerintah daerah juga mengembangkan kawasan ekonomi di sekitar 13 stasiun LRT Sumsel," jelasnya.
Keberadaan LRT Sumsel, kata Bambang, seharusnya dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan komersial di sekitar stasiun.
3. Pemkot Palembang perlu memaksimalkan integrasi feeder LRT
Penumpang LRT Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin) Sementara dari sisi peran Pemkot Palembang, lanjutnya, sebaiknya bisa membuka ruang dan memanfaatkan akses komersial yang tersedia di kawasan sekitar stasiun LRT. Jika pertumbuhan ekonomi di lingkungan LRT Sumsel lebih produktif, secara otomatis mampu memberikan tambahan pendapatan.
"Pemerintah Kota perlu memaksimalkan integrasi transportasi feeder menuju ke wilayah-wilayah ekonomi lainnya. Jangan dibiarkan seperti ini. Saya berharap pemerintah kota dan pemerintah provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar stasiun kereta LRT," kata dia.
Bambang menegaskan, apabila pemerintah daerah tidak ingin mengambil alih biaya operasional, setidaknya harus ada dukungan nyata untuk mengurangi beban subsidi pemerintah pusat.
"Jangan sampai bebannya dibebankan pada KAI. KAI sendiri tentu tidak cukup untuk menutup biaya operasionalnya kalau tidak didukung oleh anggaran tambahan dari APBN. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kota, saya akan mendorong anggaran kekurangan operasional LRT yang Rp300 miliar ini bisa dibebankan ke APBD provinsi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak akan mampu menanggung sendiri biaya operasional LRT apabila subsidi pemerintah dihentikan. Karena itu, Bambang meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pembiayaan LRT Sumsel untuk kelancaran dan keberlangsungan operasional transportasi massal tersebut
