Palembang, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan Sumatra Selatan (OJK Sumsel) mendukung kebijakan penghapusan piutang macet. Menurut Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto, aturan itu mendorong kebangkitan ekonomi dan pemulihan keuangan.
"Terutama bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kebijakan ini, UMKM dapat kembali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru," kata dia dalam keterangan rilis, Kamis (9/1/2025).
Melalui kebijakan penghapusan kredit macet lanjut Arifin, OJK sekaligus berkomitmen membangkitkan kembali gairah bisnis di kalangan UMKM di tengah kondisi ekonomi melesu akibat krisis monoter.
"Kami memastikan kebijakan ini diimplementasikan secara efektif dan prudent,” kata dia.
OJK mencatat, jumlah penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Sumsel sampai November 2024 mencapai Rp119,94 triliun atau 39,1 persan dari total penyaluran kredit di Sumbagsel.
“Jumlah tersebut tumbuh 8,04 persen (yoy) dan di atas target minimal porsi penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Fauzi Amro, menjelaskan kebijakan penghapusan piutang macet ini merupakan wujud nyata pemerintah berpihak kepada pelaku UMKM sebagai pilar ekonomi nasional.
"Kebijakan ini harus dijalankan dengan tepat sasaran dan penuh kehati-hatian agar memberikan manfaat optimal bagi UMKM,” kata dia.
Diketahui, OJK bersama Komisi XI DPR RI telah membahas kriteria yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, terkait status piutang, jenis usaha, nilai pokok piutang, serta tantangan implementasi.
Selain itu, dibahas juga mengenai perluasan akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, dan pemanfaatan teknologi digital kepada UMKM guna meningkatkan daya saing.
“Serap aspirasi ini bertujuan merumuskan langkah strategis, mengoptimalkan manfaat kebijakan penghapusan piutang macet. Diharapkan kolaborasi ini bisa menciptakan solusi yang mendukung keberlanjutan UMKM di Sumsel,” jelas dia.