Herman Deru: Pertamax Naik Wajar, Imbau Warga Tak Beralih ke Pertalite
- Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau warga tetap menggunakan Pertamax meski harganya naik, agar subsidi Pertalite tidak terbebani oleh pengguna yang sebenarnya mampu.
- Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter dijelaskan sebagai penyesuaian terhadap kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) dan harga minyak internasional.
- Herman Deru menegaskan belum ada regulasi resmi terkait pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu, sehingga kebijakan tersebut belum bisa diterapkan di lapangan.
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau masyarakat tidak panik dengan kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kenaikan tersebut masih wajar sehingga pengguna Pertamax tidak perlu beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite yang dapat menambah beban anggaran subsidi pemerintah.
"Jadi saya mengajak kepada semua pemilik kendaraan kalau yang merasa tidak layak isi minyak subsidi, ya tidak usahlah. Karena itu (subsidi) punya masyarakat yang layak," ungkap Herman Deru, Jumat (12/6/2026).
1. Kenaikan harga BBM dipengaruhi ICP
Deru menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menyesuaikan harga. Kenaikan tersebut dinilai sudah dipertimbangkan, berdasarkan harga terbaru Indonesian Crude Price (ICP) atau harga rata-rata minyak mentah Indonesia.
"Kenaikan BBM itu dipengaruhi oleh Indonesian Crude Price (ICP), apalagi Pertamax merupakan BBM nonsubsidi. Jadi, ketika harga ICP atau harga minyak internasional naik, maka harganya akan disesuaikan," ungkapnya.
2. Kenaikan harga Pertamax ikuti harga global
Terbaru, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Ron 92 mengalami kenaikan dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Dirinya menilai saat ini pemerintah berusaha menjaga agar harga BBM subsidi dapat tepat sasaran dan tak mengalami kenaikan.
"Yang terpenting, harga BBM subsidi Pertalite tidak naik. Kalau untuk Pertamax, kita ikuti mekanisme yang berlaku karena menyesuaikan dengan perkembangan harga minyak internasional," jelasnya.
3. Belum terima aturan untuk pembatasan subsidi
Menanggapi kabar adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan tertentu yang dinilai tidak lagi layak menerima subsidi, Deru mengatakan hingga kini belum menerima regulasi resmi sebagai dasar pelaksanaannya.
"Baru-baru ini memang ada informasi bahwa merek kendaraan tertentu tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Namun, saya belum menerima aturan itu secara formal. Jadi, bagaimana kita bisa memilahnya jika ketentuannya belum diterima secara resmi," jelasnya.
