Dinkes Sumsel Dorong 142 SPPG Lengkapi Sertifikat SLHS Untuk MBG
- Dinkes Sumsel mencatat 142 dari 503 SPPG belum memiliki Sertifikat SLHS, menjadi perhatian serius Pemprov Sumsel.
- Penerbitan SLHS penting untuk mencegah kontaminasi dan keracunan makanan, Dinkes juga wajibkan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air.
- Pihak Dinkes terus melakukan pembinaan agar seluruh dapur penyedia MBG memenuhi standar, dengan target memastikan makanan yang disajikan aman dan sehat.
Palembang, IDN Times - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatra Selatan mencatat, dari total 503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, sebanyak 142 di antaranya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Sumsel dengan mendorong seluruh SPPG agar segera memenuhi standar higiene dan sanitasi sebagai syarat penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara aman dan berkualitas.
"Masih ada SPPG yang belum memenuhi persyaratan, terutama pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)," ungkap Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel, Dedy Irawan, Minggu (18/1/2026).
1. Lakukan penilaian IKL sebelum SLHS diterbitkan
Menurut Dedy, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi aspek krusial untuk mencegah potensi kontaminasi maupun keracunan makanan, terutama yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli.
Ia menjelaskan, Dinkes Sumsel juga mewajibkan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air yang digunakan dalam proses memasak. Proses pengujian tersebut kerap memengaruhi lamanya penerbitan SLHS karena harus memastikan seluruh tahapan pengolahan pangan memenuhi standar keamanan.
"Jika penilaian IKL sudah di atas 80, maka penerbitan sertifikat akan berjalan lebih cepat," jelas dia.
2. Pastikan keamanan makanan sebelum disajikan
Untuk mengatasi persoalan SLHS di 142 SPPG, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan agar seluruh dapur penyedia MBG dapat segera memenuhi standar.
"Target kami jelas, memastikan seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG aman, sehat, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat," jelas dia.
3. Pemprov Sumsel dorong optimalisasi dapur MBG
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra upaya melakukan penguatan koordinasi dan kelancaran program MBG, pemerintah provinsi menjanjikan lebih banyak jumlah jangkauan MBG pada 2026 dengan meningkatkan kesiapan infrastruktur melalui kolaborasi lintas sektor di daerah.
"Saat ini layanan MBG di Sumsel telah menjangkau sekitar 1,4 juta penerima manfaat. Capaian ini akan terus kami tingkatkan agar seluruh potensi layanan dapat segera beroperasi," katanya, Rabu (24/12/2025).
Dia mengklaim, perkembangan MBG di Palembang menunjukkan progres pelaksanaan yang naik signifikan. Ia menyebut, optimalisasi MBG Sumsel tak terlepas dari aspek kualitas dan tingkat keamanan pangan yang aman.
"Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, seluruh unit SPPG wajib memiliki SLHS sebagai jaminan keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan," jelas dia.
