Palembang, IDN Times - Polemik pengelompokan desil sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial (bansos) masih jadi sorotan masyarakat. Selain data yang tidak dinilai sesuai dengan tingkat kesejahteraan, pengelompokan angka pendapatan masyarakat pun disebut tak valid.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Tim Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel), Zahira, mengakui masih banyak kendala yang terjadi di lapangan pada saat proses pendataan, termasuk pembaruan informasi.
"Penentuan kesejahteraan tidak ditentukan oleh satu variabel saja, tetapi ada 41 variabel. DTSEN itu bukan data sekali dibuat langsung selesai karena datanya dinamis dan terus dimutakhirkan," ujarnya, Rabu (9/9/2026).
