Bidik Pelabuhan Baru, Herman Deru Minta Obligasi Daerah Dipermudah

Menurut Herman Deru, pemanfaatan obligasi daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Skema tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, sehingga daerah lebih leluasa menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.

"Pemerintah provinsi sendiri paling memungkinkan memanfaatkan skema obligasi daerah untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, salah satunya," jelasnya.

Meski demikian, Herman Deru menilai mekanisme penerbitan obligasi daerah saat ini masih terlalu panjang dan melibatkan banyak tahapan birokrasi. Karena itu, dia mendorong proses tersebut disederhanakan melalui regulasi atau undang-undang khusus.

"Tadi sudah saya sampaikan, mekanismenya harus disederhanakan prosesnya, diintegrasikan sehingga ada pengampu. Jangan sampai terlalu banyak kamarnya (birokrasi), belum lagi kesepakatan di eksekutif dan legislatif daerah, lalu ke Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, sampai finishing di OJK," jelasnya.

Menurut Herman Deru, pemerintah pusat perlu menunjuk satu lembaga pengampu agar koordinasi antarkementerian dan lembaga dapat berjalan lebih efektif.

"Ini bagaimana dibuat satu pintu saja atau disederhanakan dengan dibuat regulasi atau undang-undang, ditunjuk pengampu soal koordinasi antarlembaga dan kementerian itu. Nanti biarlah pengampu yang mengoneksikan," jelasnya.