Palembang, IDN Times - Badan Pendapatan Daerah kini menerapkan potongan biaya atau diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 80 persen, usai polemik penagihan pajak terhadap yayasan milik Marzuki Alie yang merupakan Ketua DPR RI periode 2019-2024 ramai diperbincangkan secara publik.
"Kami beri diskon hingga 80 persen untuk pembayaran tunggakan PBB P2 sejak 2002," ujar Kepala Bapenda Palembang, Jamiah Haryanti, dikutip Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Palembang, potongan pajak yang dimaksud terdiri dari dua kategori. Tunggakan periode 2002-2020 diberikan diskon 80 persen dan periode 2021-2025 diberlakukan potongan 50 persen serta semua denda atau sanksi administratif selama periode tersebut dihapuskan.
"Dan denda kami hapuskan," lanjutnya.
Jamiah menjelaskan, program tersebut berlaku sejak 27 Oktober hingga 30 Desember 2026 sesuai Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2026. Warga diimbau memanfaatkan waktu yang ditetapkan untuk mengurus tunggakan pajak, sehingga bisa menikmati program ini.
"Untuk mendapatkan diskon, wajib pajak harus melunasi PBB P2 2026 terlebih dahulu," jelasnya.
Jamiah menyampaikan, potongan diberlakukan sebagai stimulan bagi masyarakat untuk membayar pajak. Dia mengakui tingkat kepatuhan membayar PBB P2 di kota itu sangat rendah, sehingga berdampak pada tidak tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dari sektor pajak.
Dalam rangka mendukung program tersebut, Bapenda Palembang bekerja sama dengan ritel modern untuk melayani pembayaran pajak secara online. Petugas pajak mulai dari UPTD hingga Bapenda kota ditambah untuk mencegah kredit pembayaran sehingga membuat warga puas dan nyaman selama membayar pajak.
Sebelumnya, polemik yang menyangkut yayasan milik Marzuki Alie, yakni Yayasan Indo Global Mandiri (IGM), bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dibahas luas karena kedua belah pihak menyatakan sikap masing-masing setelah saling berbalas spanduk penagihan beserta aturan berlaku.
Pasca persoalan itu, polemik akhirnya dibahas di DPRD Palembang pada 3 November 2026. Namun, upaya mempertemukan kedua pihak melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II tak terlaksana. Sebab yang hadir hanya dari pihak Yayasan IGM, dan dari sisi Bapenda Palembang memilih absen dalam pertemuan itu.