WALHI Sumsel: 94 Ribu Pohon Rusak Gara-gara Pilkada
- Pemasangan poster kampanye di pohon semakin tidak terkendali setelah KPU menetapkan 46 pasangan Cakada di Sumsel.
- Lebih dari 94.000 pohon di 17 kabupaten atau kota di Sumsel telah menjadi korban pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai sebagai vandalisme oleh WALHI.
- WALHI mendesak Bawaslu dan Satpol PP untuk menertibkan APK yang merusak lingkungan serta mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon yang merusak lingkungan dengan memasang APK di pohon.
Palembang, IDN Times - Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menetapkan 46 pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada), pemasangan poster kampanye di pohon semakin tidak terkendali.
Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel menunjukkan, lebih dari 94.000 pohon di 17 kabupaten atau kota di Sumsel telah menjadi korban pemasangan alat peraga kampanye (APK).
WALHI menilai, pemasangan APK pada pohon ini merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai vandalisme. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika lingkungan, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran dari para calon pemimpin maupun tim kampanye.
1. APK di pohon masuk dalam vandalisme
Kadiv Kampanye WALHI Sumsel, Febrian Putra Sopah mengatakan, vandalisme dikatakan merusak atau mengotori lingkungan fisik, termasuk elemen alami seperti pohon, merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai estetika, fungsi ekologis, dan keberlanjutan.
"Pohon sebagai elemen penting dalam ekosistem, seringkali menjadi korban praktik kampanye yang tidak bertanggung jawab. Paku atau lem yang digunakan untuk memasang poster merusak kulit pohon, mengganggu pertumbuhannya, bahkan membuatnya rentan terhadap penyakit," ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (19/11/2024).
2. Pemasangan APK di pohon dianggap lumrah
Selain itu, tindakan ini juga merupakan bentuk pengabaian terhadap ruang publik, yang seharusnya dijaga untuk kepentingan bersama. Minimnya regulasi yang tegas dan lemahnya penegakan hukum hanya memperparah masalah ini, sehingga praktik tersebut menjadi budaya yang dianggap lumrah.
"Calon pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam menjaga lingkungan dan menunjukkan komitmen terhadap kampanye yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami mendesak pihak terkait, seperti Bawaslu dan Satpol PP, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik pemasangan APK yang merusak lingkungan," tegasnya.
3. APK di pohon harus segera ditertibkan
Pihaknya menyayangkan hingga saat ini, meskipun pemasangan APK pada pohon melanggar aturan, Bawaslu dan Satpol PP belum melakukan penertiban yang signifikan. Padahal, larangan pemasangan atribut kampanye di pohon telah diatur dengan jelas dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024.
"Atas situasi tersebut maka kami mendesak pemerintah untuk segera menertibkan APK di pohon. Selain itu Bawaslu provinsi dan kabupaten atau kota serta Satpol PP untuk segera menertibkan APK yang masih dipasang di pohon," ungkapnya.
Penertiban ini penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan memastikan aturan kampanye dipatuhi. Selain itu, mendesak Cakada untuk segera melepaskan poster yang terpasang di pohon.
"Calon pemimpin daerah seharusnya menjadi teladan dalam menjaga lingkungan hidup. Kami meminta mereka dan tim kampanyenya untuk berhenti memasang APK di pohon dan mematuhi peraturan," tegasnya.
4. Masyarakat diminta pilih pemimpin yang peduli lingkungan
Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat Sumsel untuk tidak memilih calon yang merusak lingkungan dengan memasang APK di pohon. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.
"WALHI Sumsel berkomitmen untuk terus memantau pelanggaran dan melanjutkan upaya penyelamatan pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan di Sumsel," tutupnya.
