Wabup Ogan Ilir Banyak Menjawab Tak Tahu Aliran Dana Masjid Sriwijaya

Ardani yang baru dilantik awal tahun kemarin sebagai Wabup OI sempat menduduki jabatan sebagai Ketua Divisi Hukum dan Administrasi Lahan Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Menurut Ardani, banyak hal-hal yang tidak diketahuinya dan ditanyakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kita menjadi saksi yang diketahui, lihat, dan benar-benar saya alami. Kalau tidak ingat lalu saya bilang ingat itu salah. Makanya saya jawab sebatas yang saya ketahui. Itu saya jelaskan," ungkap Ardani.

Beberapa pertanyaan JPU mengenai pencairan dana banyak tidak dijawab Ardani. Menurutnya, ia tidak pernah dilibatkan oleh pihak terkait mengenai proses pencairan dana hibah.

Dirinya bahkan menyebut kebijakan soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bukan wewenangnya, melainkan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

"Mangkanya ditanya soal angkanya saya tidak tahu dan tidak pernah ikut. Kalau saat masa pencairan saya tidak pernah dilibatkan. Kita tidak bisa mengada-ada, karena tidak ikut dalam proses," ungkap Ardani berulang kali menjelaskan pernyataannya.

Ardani menjelaskan, saat itu Asisten Kesra dijabat oleh Akhmad Najib dan dianggap mengetahui semua proses dana hibah untuk pembangunan masjid pada 2015 dan 2017. NPHD diatur oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ditandatangani oleh Asisten Kesra.

"NPHD ditandatangani bidang Kesra. Wewenangnya bukan di Sekda, karena kita mengikuti SK Gubernur," ungkap dia.

Pernyataan Ardani yang tidak banyak tahu mengenai Yayasan Masjid Raya Sriwijaya, mendapat teguran Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Ketua Sahlan Efendi. Hakim menegur Ardani untuk memberikan keterangan jelas mengenai dugaan korupsi yang telah menjerat dua tersangka dan empat terdakwa itu.

"Anda ini kan Wakil Bupati, tolonglah berikan keterangan yang sebenarnya. Anda tahu kan konsekuensi sumpah palsu pada persidangan," ungkap Majelis Hakim.