Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tidak lagi menarik retribusi trayek dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR. Penghapusan retribusi berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2022 mulai berlaku tahun depan.
"Kita kehilangan potensi PAD yang besar dari tiga retribusi, termasuk retribusi trayek dan retribusi KIR," ujar Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Agus Supriyanto, Jumat (28/7/2023).
Menurut Agus, penarikan retribusi trayek dan retribusi KIR dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga miliaran Rupiah.
"Kita hanya mengelola dua retribusi tersisa, dari sebelumnya lima jenis retribusi, karena dalam UU soal pungutan retribusi itu tidak diatur lagi," kata dia.
Jika melihat potensi PAD, penghapusan retribusi tersebut sangat memengaruhi. Sebab pendapatan untuk tiga jenis retribusi yang dihapuskan mencapai Rp10 miliar per tahun.
"Maka dengan dihapuskannya tiga retribusi, Dishub hanya mengelola retribusi parkir, dan retribusi jasa kepelabuhan tahun depan," jelasnya.
Terkait aturan penghapusan retribusi, Pemkot tengah membuat peraturan daerah (Perda) yang berlaku, karena pajak dan retribusi tergabung untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tapi untuk pengelolaan tetap kembali ke OPD masing-masing, hanya Perda saja yang disatukan. Kalau dulu Perda-nya sendiri-sendiri," timpal dia.
Agus melanjutkan, Perda baru tersebut masih diproses di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dan harus selesai pada tahun ini.
"Memang kita bakal kehilangan PAD, tetapi tidak apa-apa karena ini kebijakan pusat yang harus kita ikuti," kata dia.