Palembang, IDN Times - Pihak SMA Taruna Indonesia Palembang menerima sanksi dari Gubernur Sumsel yang membekukan sekolah tersebut, lantaran ada bukti pelanggaran administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sudah terima suratnya secara resmi. Kita menghormati kebijakan yang telah dibuat Gubernur Sumsel," ujar Kepala Sekolah SMA Taruna Palembang, Tarmizi Endrianto, Selasa (6/8).
Atas keputusan tersebut, Tarmizi mengungkapkan, pihaknya sekarang berusaha memperbaiki beberapa rekomendasi yang dinilai masih kurang dari sebuah SMA.
"Kita akan evaluasi sekolah kita, seperti apa yang telah disampaikan gubernur. Nanti sistemnya akan kita rubah," ungkap dia.
Namun, untuk mengubah sistem yang ada itu, Tarmizi masih akan melakukan koordinasi dengan pihak yayasan selaku pengelola sekolah, serta pihak-pihak yang terlibat di sekolah tersebut.
"Cara mengubahnya, nanti kita akan sepakati bersama dengan yayasan dan pihak-pihak terkait lainnya," sambung dia.
Tarmizi melanjutkan, evaluasi mendasar yang akan direkomendasikan pihak sekolah antara lain mengubah sistem semi militer di sekolah tersebut. Karena, sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru juga menyatakan tidak ingin ada sekolah berbasis semi militer.
"Kalau kegiatan belajar mengajar sudah seperti umum. Hanya pola kelasnya saja yang kita didik berbasis militer dan itu yang akan dievaluasi," ujar dia.
Tarmizi menambahkan, semua siswa yang saat ini tercatat sebagai siswa kelas X, XI dan XII di SMA Taruna Indonesia Palembang tidak terganggu dengan pembekuan tersebut.
"Kalau belajar mengajar saat ini seperti biasa," tandas dia.