Tak Puas dengan UMSP, Buruh Ancam Duduki Kantor Gubernur Sumsel

Cecep menerangkan, tidak bisa pemerintah menetapkan hanya tiga sektor sedangkan enam sektor lain hanya menonton kenaikan yang ada. Menurutnya, mengenai UMSP itu telah ada sejak 2020 sebelum dihapus oleh UU Cipta Kerja dan muncul kembali setelah putusan MK.

"Ini bukan hanya soal upah, tetapi soal hak dan keadilan bagi pekerja. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, aksi besar-besaran akan terus berlangsung," jelas dia.

Dirinya menilai, apa yang diputuskan pemerintah daerah telah menunjukan inkonsistensi. Terlebih, pihaknya tidak dilibatkan penuh dalam membahas permasalaham UMSP.

"Setahu kami, diskusi hanya melibatkan Apindo, pihak pemerintah, dan akademisi. Serikat buruh tidak diajak berembuk. Ini ada apa?," jelas dia.

Serikat buruh juga mengkritisi besarnya kenaikan UMSP hanya dikisaran Rp50.000, dianggap jauh dari rekomendasi awal. Elemen buruh mengaku ingin kenaikan UMSP tersebut dapat mencapai Rp3,8 juta.

"Ini tidak relevan dengan kebutuhan hidup layak para pekerja. Kami tidak diajak berdiskusi dan penetapan ini sepihak," jelas dia.

Cece, mengancam akan menggerakkan buruh melakukan demonstrasi dan menduduki kantor Gubernur Sumsel jika pemerintah tidak segera mencabut keputusan itu.

"Kami akan menduduki kantor Gubernur Sumsel jika Pj Gubernur tidak mencabut keputusan penetapan UMSP. Kami ingin SK UMSP ditetapkan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan," jelas dia.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi membantah kenaikan UMSP tidak mengakomodir keinginan buruh. Menurutnya, keputusan itu, sudah dibahas dan mengakomodir seluruh sektor yang ada dengan nilai kenaikan Rp3.733.424.

"Kenaikan UMSP itu lebih tinggi dibanding UMP, dimana kenaikannya mencapai delapan persen," jelas dia.