Palembang, IDN Times - Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Sulaiman Amin menegaskan, semua toko pempek yang memiliki omset sesuai dengan tertuang di peraturan daerah (perda), harus memasang e-Tax.
Hal tersebut diungkapkan Sulaiman Amin, usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang (Asppek), terkait pemberlakuan pajak pempek sebesar 10 persen.
Sulaiman menjelaskan, pihaknya akan memberikan fasilitas penyewaan e-Tax agar pelaku bisnis termasuk pengusaha pempek, bisa menjadi warga negara yang baik. Pemberlakuan pemasangan e-Tax ini untuk mengindikasikan si pembayar pajak.
"Nanti akan kita fasilitasi penyewaan alat e-Tax, agar pembayaran pajak ada transparansi, sewanya sekitar Rp500.000-Rp600.000 perbulan," jelasnya.
"Sebenarnya penetapan pajak 10 persen sudah sejak lama, sayangnya ini jadi salah paham. Sebelumnya pajak berlaku untuk omset Rp3 juta sebulan. Setelah ditelaah, ada yang salah, seharusnya ada yang di revisi perda, yakni untuk omset Rp3 juta perhari," sambungnya.
Sementara, Ketua Asppek Sumsel Yeni Anggraini menyatakan, pihaknya menyetujui kebijakan pemerintah agar tidak ada lagi kesalah pahaman. Yeni melanjutkan, bahwa 10 persen pajak resto memang sudah lama ditetapkan dalam perda dan untuk lebih efektif agar pajak tersebut transparasi dibayarkan.
"Dipasangnya alat e-Tax ke Restorant ini agar bisa memonitor dan mengurangi kebocoran setoran pajak. Penerapan pajak resto ini bukanlah untuk para UKM pempek yang omsetnya masih kecil dan baru memulai usaha," ujar Yeni.
Yeni mengatakan, hal ini memang untuk mendukung berkembangnya bisnis pempek yang menjadi kearifan lokal kota Palembang. Pihaknya akan mensosialisasikan ke seluruh pedagang dan pelaku pempek yang seharusnya memiliki e-Tax.
"Akan ada pertemuan selanjutnya, antara pedang pempek dari yang UMKM sampai yang besar terkait sosialisasi pemberlakuan pajak 10% ini, sehingga akan ada keterbukaan dan tidak ada kesalah pahaman persepsi antara pemerintah dan pengusaha pempek" katanya.
Humas Asppek Sumsel, Jimmy Devaten mengatakan, dari total 130 anggota Asppek, memang baru sedikit yang memakai e-Tax. Padahal total 130 anggota itu toko-toko pempek yang bonafid yang sudah memiliki cabang.
"Selama ini kan ada 12 owner pempek, nah mereka inilah nanti yang kita jadikan contoh pemasangan e-Tax. Apalagi, pemerintah kota sudah melakukan survei ke resto-resto pempek," katanya.
Pemasangan alat e-Tax ini, tambahnya, nanti akan langsung tersambung pada sistem komputerisasi kasir. Jadi tidak ada lagi permainan ke masalah pajak, karena datanya langsung terbaca.