Protokol Kesehatan Diusul Jadi Perda, DPRD Palembang Tunggu Pemkot

Mengenai kapan pengesahan Perda tersebut kata dia, semua mesti dibahas mendetail. Termasuk menerima masukan kritik dan saran dari setiap stakeholder terkait. Sebab bila aturan sudah menjadi Perda, tindak lanjutnya bakal menyasar ketentuan legalitas payung hukum.

"Akan ada penyampaian secara lisan, dan bakal ada rapat kecil membahas bentuk sanksi mulai dari teguran, tertulis, dan juga sanksi sosial. Ada beberapa tahapan penegakan kesadaran masyarakat," terangnya.

Zainal menjelaskan, bentuk komitmen pemerintah daerah menegakkan sanksi terhadap aturan yang berlaku adalah membuat tim di lapangan melibatkan Satpol PP, Dishub, TNI-Polri, Camat dan Lurah. Petugas gabungan bakal menyosialisasikan dan mengedukasi ke masyarakat secara rutin.

"Merangkul (edukasi) dengan gerakan besar dalam arti menyeluruh melibatkan tiga pilar," jelas dia.

Selain mengusulkan Perda Protokol Kesehatan dalam penegakan sanksi sosial, Zainal menyebut Pemkot Palembang juga mengajukan tiga raperda yang akan dibahas untuk membentuk panitia khusus.

"Mengenai (Perda) nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Cagar Budaya, dan tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya," katanya.

Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda, mengklaim Pemkot sudah maksimal melakukan langkah penanggulangan COVID-19 di ruang publik, seperti tindak lanjut membagikan desinfektan kepada masyarakat.

"Sudah enam bulan mulai Februari, kita mengupayakan dan hari ini kita sengaja mengadakan rapat gabungan, setelah masa sosialisasi berakhir penegakan kita lakukan dengan mengedepankan persuasif. Jadi ini penegasan harus patuh protokol kesehatan," tandas dia.