Pertama di Indonesia, Kekosongan Kekuasaan di Muara Enim

Dedeng menilai, Undang-Undang (UU) tidak memberi Plt Sekda untuk memiliki kekuasaan penuh melanjutkan kekosongan. Hal ini mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 201 ayat 11 yang mengatur soal pengisian jabatan kosong pada Bupati atau Wali Kota.

"Idealnya yang ditunjuk sebagai Plt Bupati sementara adalah Sekda yang lebih mengetahui kondisi pemerintahan di sana. Namun sampai saat ini belum ada Sekda definitif," ujar dia.

Dedeng pun menyarankan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Deru selaku kepala daerah, mengambil sikap dan langkah cepat menentukan siapa Plt Bupati di Bumi Serasan Sekundang. Langkah pertama yang harus dikejar Gubernur adalah mengoordinasi kekosongan kekuasaan dengan Mendagri agar tidak berlarut.

"Saya kira dalam perspektif ketatanegaraan, kekosongan pemerintahan itu tidak boleh terjadi cukup lama. Ranah lain tentang hukum akan diurus KPK menangani kasus itu," jelas dia.

Penetapan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, sebagai pelaksana harian (Plh) hingga nantinya ada Plt baru, harus mengacu pada putusan Mendagri, sebagaimana Gubernur sebagai kepanjangan tangan pusat di daerah.

Dedeng menilai penunjukan Nasrun dilakukan karena kondisi dalam keadaan tidak terduga. Sebab jika tidak mendesak, Gubernur dapat menunjuk Plt baru. Hanya saja tidak ada kriteria yang pas sesuai UU yang berlaku.

"Dalam UU itu disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan perlu diangkat Penjabat (Pj) yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sampai dengan pelantikan definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas dia.

Jika ada peraturan lain dalam tataran teknis untuk kekosongan jabatan, maka induknya masih mengacu pada ketentuan pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016.

"Bisa juga mengacu peraturan Mendagri atau Surat Edaran Mendagri tentang Plh, masih terkait dengan peraturan yang lebih tinggi sebagai induk peraturannya," jelas dia.

Masa jabatan Juarsah jika mengacu pada hasil yang ditetapkan, maka akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Berdasarkan UU Pilkada dan Pemilu yang baru, proses pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan serentak di tahun 2024. Hal itu menyebabkan akan kembali kosong yang harus diisi oleh Penjabat (Pj).

Selama masa jabatan yang tersisa, maka Gubernur harus menetapkan seseorang sebagai Plt. Setelah itu barulah Pj yang mendapat wewenang mengemban amanah sampai ada pimpinan baru terpilih sesuai pasal Pasal 201 ayat (9).

"Ini konsekuensi kalau mau pilkada serentak. Penjabat tetap harus diawasi. Penjabat ditunjuk lewat wewenang Gubernur. Hal-hal penting harus tetap dikontrol, karena ini rentan mencakup waktu 1-2 tahun," jelas dia.

Selama masa kekosongan ini juga, Sekda Muara Enim pun akan diisi oleh Plt. Sebab Plt Bupati ataupun Gubernur tidak memiliki wewenang mengatur pengangkatan Sekda definitif. Hanya Bupati definitif dan penjabat yang berhak menetapkan status Sekda.

"Saya kira tetap Bupati yang melantik Sekda daerah, bukan Gubernur. Hal ini tergantung penjabat yang dipilih. Saya kira tetap ikuti prosedur tata pemerintahan saja," tutup dia.