Penyiksa Siswa SMA Taruna Indonesia Dituntut Pidana 8 Tahun Penjara

JPU Indah Kumala Dewi mengungkapkan, selama penyidikan terhadap kasus yang menyebabkan siswa baru meninggal dunia, terdakwa Obby dianggap selalu berbelit-belit saat memberikan keterangan, sehingga pihak kepolisian dan jaksa kesulitan melakukan pemeriksaan.

"Obby dituntut dengan pasal 80 ayat 3 juncto pasal 76 huruf c UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak," ungkap dia.

Tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Obby ini, sambung JPU, sebetulnya sedikit lebih ringan dari dakwaan sebelumnya, yakni 15 tahun penjara dengan jeratan pasal 80 ayat 3 juncto pasal 76 c UU Nomor 35 tahun 2014 dan pasal 359 KUHP yakni akibat kelalaian menyebabkan kematian orang lain. Namun, Pasal 359 KUHP menghilang dalam tuntutan yang dibacakan JPU.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kuasa Hukum Obby, Hari Susanto menuturkan, pihaknya akan mengajukan pembelaan (pledoi) atas tuntutan yang dijatuhkan  JPU. 

Menurut Hari Susanto, tuntutan JPU banyak yang tidak mempertimbangkan peran terdakwa. Padahal, ada beberapa hal yang tidak dilakukan kliennya dan itu tidak dipertimbangkan oleh JPU.

“Kami keberatan dengan tuntutan tersebut. Delapan tahun penjara terlalu berat. Kalau dilihat lagi, Obby tidak melakukan semuanya, Obby bersikeras tidak melakukan kekerasan. Pasal 80 ayat 3 itu yang tidak sesuai. Oleh karena itu kami mengajukan pledoi," ujar dia.

Sementara, Ketua Majelis Hakim, Abu Hanifah mengatakan, atas tuntutan yang dibacakan JPU terhadap terdakwa Obby, maka pihaknya mempersilakan Kuasa Hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi pada kamis mendatang. 

“Selain kuasa hukum, terdakwa Obby juga dipersilakan untuk menyampaikan pembelaannya sendiri. Sidang ditunda hingga Kamis (13/2) dengan agenda pembacaan pledoi," tandas dia.