Pendidikan Militer Siswa, Ketua PDIP Sumsel: Langgar Hak Anak

02 Mei 2025, 17:07 WIB

Rangga Erfizal

Ketua DPD PDIP Sumsel, Giri Ramanda. (IDN Times/Sidratul Muntaha)

Intinya sih...

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel menyesalkan pembinaan siswa bermasalah ke pendidikan militer oleh beberapa kepala daerah di Indonesia.
Giri Ramanda Kiemas menilai pendidikan karakter seharusnya dibentuk di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, bukan dengan memaksa siswa masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa berencana memberi pendidikan militer bagi siswa bermasalah untuk merubah sikap jelek siswa, dengan menggandeng TNI dan Polri.

Palembang, IDN Times - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda Kiemas menyayangkan langkah sejumlah kepala daerah di Indonesia untuk melakukan pembinaan siswa bermasalah ke dalam pendidikan militer.

Terbaru, langkah membina para siswa bermasalah dalam pendidikan militer diikuti oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Langkah ini dianggap Giri keliru lantaran berpotensi melanggar hak anak.

"Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak termasuk kejiwaan," ungkap Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP tersebut, Jumat (2/5/2025).

1. Anak bermasalah bisa diselesaikan dengan pendidikan di sekolah dan rumah

IDN Times/Debbie Sutrisno

Giri menilai langkah pendidikan militer seharusnya tidak dipilih untuk mendisiplinkan siswa. Pendidikan karakter justru dapat dibentuk di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal, bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat.

"Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan baik," jelas dia.

2. Anak-anak jangan dipaksa masuk barak

Ilustrasi barak di resimen Chandradimuka Akademi TNI. (Dokumentasi Akademi TNI)

Dirinya tidak sependapat dengan langkah pendidikan militer meski dengan persetujuan orang tua. Baginya, hak anak harus tetap diutamakan terlebih harus ada putusan hukum yang jelas sehingga upaya penjemputan anak bermasalah tidak dapat dibenarkan.

"Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk bukan dengan memaksa mereka masuk barak militer tanpa dasar hukum yang kuat," jelas dia.

3. Wali Kota Palembang klaim pendidikan militer bisa rubah sikap jelek anak

Wako Palembang Ratu Dewa (Dok. Kominfo)

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa berencana memberi pendidikan militer bagi siswa yang bermasalah. Apalagi saat ini, kerap terjadi perkelahian antarsiswa di dalam dan luar sekolah.

Terbaru, kasus pertikaian antarremaja sempat viral di media sosial (medsos) yang menampilkan anak perempuan berseragam putih biru identik siswa SMP berperilaku tak baik dan adu jotos yang ditonton oleh temannya.

Menurut Dewa, dengan adanya pelaksanaan pendidikan militer diyakini mampu merubah sikap jelek siswa. Apalagi bagi murid yang terlibat kenakalan remaja hingga menimbulkan masalah terhadap sekolah.

"Nantinya pendidikan militer akan menggandeng TNI dan Polri," ungkap Ratu Dewa.