Pemkot Palembang Setop Sementara Penyedia Dapur MBG yang Bermasalah

- Belasan siswa SDN 178 Palembang alami keracunan makanan bergizi gratis (MBG) dengan gejala mual, muntah, sakit kepala dan sesak napas.
- Ratu Dewa menyetop sementara operasional penyedia dapur MBG setelah rapat virtual dengan pejabat terkait dan akan dilakukan evaluasi dapur.
- Pemerintah Kota Palembang fokus pada pengawasan MBG di tiap sekolah kecamatan dan kelurahan serta menunggu hasil investigasi penyelidikan.
Palembang, IDN Times - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyetop sementara operasional penyedia dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah. Kebijakan tersebut diputuskan usai belasan murid sekolah di Kota Pempek mengalami dugaan keracunan makanan usai menyantap menu MBG pekan lalu.
"Kaitan masalah MBG ini, pertama untuk menjadi perhatian yaitu saat ada masalah di sekolah-sekolah oleh beberapa Satuan Penyedia Pelayanan Gizi (SPPG), maka diberhentikan dulu sementara bagi SPPG yang ada masalah," kata Ratu Dewa, Senin (29/9/2025).
1. Pemkot Palembang tindak lanjut investigasi MBG

Diketahui, ada belasan siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 Palembang yang merasakan gejala mual, muntah, sakit kepala, dan sesak napas seperti efek keracunan makanan. Berdasarkan berita sebelumnya, total ada 13 murid kelas 4 dari sekolah yang berada di Kawasan Kalidoni itu mengalami insiden buruk pasca konsumsi MBG.
"Kemudian kami tindaklanjuti dengan evaluasi dan investigasi oleh pihak berwenang maupun yang terkait," jelas Dewa.
2. Pemkot awasi aspek higienis dan sanitasi dapur penyedia MBG

Keputusan penyetopan sementara MBG ini, ditetapkan Ratu Dewa usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko PMK Pratikno, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Menurut Dewa, SPPG yang dihentikan untuk penyaluran tersebut akan dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi dapur. Seluruh dapur tersebut diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLAS) dari Dinas Kesehatan.
"Pengawasan ini meliputi aspek higienis, sanitasi, serta proses distribusi makanan bergizi gratis, sehingga program tidak hanya menyediakan nutrisi esensial bagi anak-anak, tapi juga menjamin kualitas dan keamanan pangan secara keseluruhan. Lewat pendekatan ini, MBG diharapkan efektif tanpa mengorbankan kesehatan peserta didik,” katanya.
3. Sekda Palembang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pengawasan MBG

Sementara kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Aprizal Hasyim, Pemerintah Kota (Pemkot) akan fokus dalam pengawasan MBG di tiap sekolah kecamatan dan kelurahan. Sebab, dirinya pribadi pun sudah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG khusus pelaksanaan di Kota Palembang.
"Saya diperintahkan untuk segera menggelar rapat koordinasi darurat dengan seluruh stakeholder terkait pelaksanaan MBG. Kalau tidak besok, hari Rabu saya sudah minta rapat. Sehingga ada percepatan kaitan dengan masalah pengawasan dan distribusi makan bergizi gratis ini," jelas dia.
Sedangkan menyoal penyebab adanya dugaan keracunan, Pemkot Palembang kata Aprizal Hasyim, masih harus menunggu hasil tim investigasi yang masih dilakukan penyelidikan.
“Kita masih menunggu investigasi dari pihak berwajib, maka sekarang memang diberhentikan dulu sementara polisi.
"Sebenarnya ini sesuai juga dengan arahan waktu rakor dari jajaran kementerian. Memang ada petunjuknya untuk distop bagi SPPG yang ada masalah,” jelas dia.
4. Polisi periksa 7 orang diduga terlibat kasus keracunan MBG

Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono menambahkan, pihak kepolisian juga ikut melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terlibat dalam dugaan keracunan di SDN 178, usai mengonsumsi menu MBG. Sementara ada tujuh orang yang dilanjutkan dalam pemeriksaan dan keterangan di lapangan.
"Ketujuh orang yang diperiksa berasal dari pihak sekolah, pihak catering serta dari SPPG. Kami melihat mens rea-nya (niat jahat) dulu. Apakah ada niat karena kesempatan selalu terbuka, diketahui namun ada yang membiarkan, atau memang tidak tahu. Mungkin bahannya tidak sehat dari pasar, bukan niat dari SPPG," katanya.