Soal Evaluasi MBG Herman Deru Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat
- Pemda hanya jadi pengawas jika diminta
- Pemda siap menjalankan arahan lebih lanjut setelah regulasi teknis turun dari pusat
- Kasus keracunan MBG di Sumsel terus terjadi, dengan 296 siswa harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan MBG
Palembang, IDN Times - Di tengah marak kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Sumsel terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program tersebut semakin terarah. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, apa yang menjadi petunjuk pusat akan dijalankan jika diminta untuk melakukan distribusi MBG di daerah.
"Kita di daerah menunggu petunjuk teknis dari pusat, apa sih yang menjadi peran daerah dalam distribusi MBG," ungkap Herman Deru, Senin (29/8/2025).
1. Sebut Pemda hanya jadi pengawas jika diminta
Menurut Deru, selama ini peran daerah hanya sebatas pengawas dalam distribusi MBG. Hal ini dinilai perlu ditingkatkan agar persoalan yang terjadi dapat diatasi lebih cepat.
"Karena selama ini kan pemda hanya dalam faktor pengawas jika diminta," jelas dia.
2. Tunggu evaluasi sesuai juknis
Deru menegaskan, pemda siap menjalankan arahan lebih lanjut setelah petunjuk teknis (juknis) turun dari pusat mengenai evaluasi dan seluruh petunjuk MBG di daerah.
"Soal evaluasi kita tunggu juknisnya," jelas dia.
3. Enam kasus keracunan di Sumsel
Kasus keracunan MBG di Sumsel terus terjadi. Terbaru sepanjang September ada empat kasus keracunan yang tersebar di Empat daerah, yakni Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU) dan Palembang. Secara keseluruhan ada enam wilayah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi bulan Mei lalu, dan Empat Lawang pada Februari lalu.
Secara keseluruhan ada 296 siswa di enam wilayah yang harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan MBG.
