Palembang Tambah Rp9 Miliar untuk Bansos Tahap Ketiga
Palembang, IDN Times - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Heri Aprian menyatakan, anggaran Jaring Pengamanan Sosial (JPS) untuk penanganan percepatan COVID-19 mengalami peningkatan hingga Rp24 miliar.
"Sampai detik ini kami masih menyelesaikan penyaluran bansos COVID-19 yang ketiga, tahapan pembagiannya kami menerima dana tambahan Rp9 miliar," ujarnya, Rabu (29/7/2020).
1. Bansos tahap ketiga tetap berupa sembako
Heri mengatakan, penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19 di tahap ke tiga berjumlah 49.239 KK. Angka teresbut sudah terdata sebagai penerima bantuan yang berasal dari data non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) usulan tiap kecamatan.
"Masih sama (bantuan) yang diterima berupa paket sembako, seperti tahap pertama dan kedua," kata dia.
2. Bansos tahap ketiga selesai sebelum Idul Adha
Pembagian bansos tahap ketiga ini ditarget Dinsos Palembang tuntas sebelum pelaksanaan Idul Adha 1440 Hijriyah, atau pada 31 Juli 2020. Target ini merupakan tugas dan tanggung jawab penyalur JPS sebelum hari libur keagamaan.
"Bansos pertama jumlah serapan anggaran JPS sebesar Rp9,188 miliar, tahap kedua Rp6,166 miliar. Sedangkan bansos ketiga ada Rp9,079 miliar," jelasnya.
3. Pendataan dilakukan oleh RT, Camat, dan Lurah
Secara keseluruhan, sambung Heri, serapan JPS COVID-19 di Palembang senilai Rp24.434.845.000 miliar dengan rincian bansos pertama dan kedua diterima oleh 82.938 KK pada Mei dan Juni.
"Data tersebut sudah dari RT melalui Lurah dan Camat. Tahap pertama 49.669 KK dari DTKS dan tahap kedua 33.269 KK dari data non DTKS," sambungnya.
4. Sebanyak 94.599 KK tercatat sebagi penerima bantuan non DTKS
Heri menambahkan, data non DTKS yang tercatat di Dinsos Palembang mencapai 94.599 KK dan diusulkan langsung melalui kelurahan hasil dari pendataan oleh Camat masing-masing wilayah.
Rinciannya, 33.269 KK yang terverifikasi di tahap pertama dan 61.330 KK terverifikasi tahap kedua. Sehingga total sebanyak 82.508 KK. Sementara sisa data non DTKS sebesar 12.091 KK termasuk dalam data DTKS bansos tahap pertama.
"Karena ada beberapa kesalahan dan eror pada data Kemensos, jadi kami masukkan 12 ribu itu ke data non DTKS," tandas dia.
