Pemkot Palembang akan mengawasi jam operasional dan rute angkutan bertonase di 6 pos jaga.
Peraturan tentang lintas angkutan bertonase besar perlu diperbarui, dengan pembentukan 6 pos penjagaan.
Kepolisian siap bekerja sama dengan Pemkot Palembang dalam penerapan aturan dan memperkokoh portal agar lebih kuat.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan pengawasan ketat terhadap jam operasional atau rute perlintasan angkutan bertonase tidak melewati pusat kota di waktu tertentu.
"Aturan lintas kendaraan bertonase besar diperbolehkan melintas jalan kota jam 9 malam sampai 6 pagi, aturan ini akan dijaga ketat," kata Kepala Dinas Perhubungan Palembang, Agus Supriyanto, Senin (1/12/2025).
Diketahui, peraturan yang tercantum dalam Perwali nomor 26 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaringan Lintas Angkutan Bertonase Besar memang harus dilakukan pembenahan. Sebab kebijakan yang tertulis tidak sesuai dengan sikap dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Melihat aturan yang tak sejalan dengan kondisi di lapangan, pemkot pun mengupayakan penertiban dan pengawasan ketat terhadap kebijakan terkait. Salah satu langkah komitmen adalah dengan membangun 6 pos penjagaan.
"Kita juga sudah memasang beberapa pos jaga di rute Jalan Parameswara, Basuki Rahmat, R Sukamto, Residen Abdul Rozak dan simpang kebun sayur serta simpang bandara", jelas dia.
Petugas yang akan menjaga pos terkait di ruas jalan itu lanjut Agus, merupakan tim gabungan hasil kolaborasi dinas perhubungan dan TNI/Polri sekaligus penurunan satuan gugus tugas dari pemkot melibatkan stakeholder terkait.
Meski menjanjikan pengawasan dan penjagaan ketat di pos yang akan dibentuk, Agus mengaku masih sering kecolongan perlintasan angkutan bertonase di waktu-waktu tertentu.
"Ada sudah di titik jalan yang telah di pasang portal seperti di daerah Kecamatan Sako. Tapi ada beberapa hasil di lapangan mencatat ada kendaraan yang sifatnya menerus atau hanya jalan saja menuju provinsi lain bukan masuk ke area ruas jalan kota. Sementara dari portal yang terpasang, beberapa juga ada yang rusak karena ditabrak kendaraan bertonase besar," jelasnya.
Sementara kata perwakilan Dirlantas Polda Sumsel Henry, kepolisian siap bekerja sama Pemkot Palembang dalam hal penerapan aturan yang makin dimatangkan pemerintah daerah.
Ia juga berharap, ke depan setiap portal dapat segera dipasang CCTV agar pelaku yang merusak portal dengan cara menabrakkan kendaraannya dapat terpantau dan ditindaklanjut secara hukum.
"Pihak kepolisian siap bekerjasama dalam hal ini, nantinya kita juga dapat memperkokoh portal agar lebih kuat lagi," kata Henry.
Sekretaris Daerah Palembang Aprizal Hasyim, menambahkan, masalah angkutan bertonase besar masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan. Dirinya meminta semua pihak yang terlibat harus bergandengan tangan agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi.
"Kita akan segera membuat tim satgas yang terdiri dari Dishub, kepolisian serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang membantu dari CCTV," katanya.
Melalui pembentukan satgas lanjut dia, harapannya adalah setiap pos penjagaan dapat dijaga oleh petugas gabungan. Langkah ini dilakukan untuk memperketat penjagaan.
"Supaya angkutan bertonase besar tidak sembarang masuk ke jalan kota dengan tujuan mengurangi kecelakaan yang selama ini jadi keluhan masyarakat," jelas dia.