New Normal Bakal Jadi Petaka, IDI Minta PSBB Palembang Diperpanjang

Pertama yang menjadi syarat yakni tingkat penularan corona Reproductive Time (RT) atau reproduksi efektif di suatu wilayah, harus di bawah angka 1 persen. Artinya, tidak ada lagi penularan virus corona antar manusia di satu wilayah yang bakal menerapkan new normal. Atau, normal baru diberlakukan terhitung setelah 14 hari tidak ada lagi laporan kasus COVID-19 baru.

"Kedua, kesiapan sistem kesehatan. Normal baru akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia khususnya Palembang sudah mendukung untuk pelayanan COVID-19. Tapi bukan tidak mungkin kasus akan naik jika PSBB dilonggarkan," jelasnya.

Zulkhair menerangkan, syarat ketiga yakni jumlah tes atau surveillance. Kemampuan pemerintah untuk mengambil sampel untuk diuji, bisa memenuhi target periksa laboratorium dengan kapasitas 10-12 ribu sampel per hari.

"Palembang belum memenuhi kriteria ini, dan untuk wilayah yang masih ditandai dengan zona merah 'menyala' artinya angka kasusnya masih tinggi. New normal bisa menjadi boomerang yang dampaknya itu berat sekali," terang dia.

Oleh karena itu, jelas Zulkhair, pihaknya meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang benar-benar memperhatikan syarat pemberlakuan new normal, khususnya dari segi kesehatan. APalagi rumah sakit rujukan sekarang didominasi oleh pasien-pasien COVID-19.

"Kita juga tidak bisa menutup mata dengan kejadian di negara-negara lain yang terlalu cepat membebaskan kondisi ini, hingga akhirnya terjadi gelombang kedua. Bahkan saya baca kemarin, Korea Selatan saja disebut sedang memasuki gelombang Kedua. Padahal sebelumnya mereka sudah tenang," tuturnya.

Disisi lain, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19 masih minim. Apalagi pemberlakukan sanksi PSBB Palembang belum memberikan dampak yang signifikan.

"Seperti di pasar-pasar tradisional itu masih banyak yang berkerumun, tidak pakai masker sama sekali, atau pakai masker tapi caranya salah, justru dipakai di dagu," ungkapnya.

Zulkhair pun mengatakan pihaknya menghormati setiap kebijakan yang akan dibuat Pemkot Palembang. Namun dirinya berharap agar pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan dalam menyikapi COVID-19.