Molor Setahun, Pemkot Mulai Data Kependudukan Warga Palembang

05 Apr 2021, 11:47 WIB

Ilustrasi pencatatan kependudukan (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Palembang, IDN Times - Pendataan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) atau kependudukan di Palembang mengalami keterlambatan. Jika melihat jadwal, seharusnya pencatatan ulang data Kepala Keluarga (KK) terlaksana sejak tahun lalu. Mengingat pendataan terakhir dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) pada 2015 silam.

"Pendataan ini seharusnya dilaksanakan tahun lalu namun tertunda karena pandemik. Akhirnya, pendataan bisa dilakukan di tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palembang, Edwin Effendi, Senin (5/4/2021).

1. Siapkan dua ribu kader mendata kependudukan

Ilustrasi warga miskin (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Pendataan kependudukan melalui LPP merupakan bentuk pengumpulan dan pencatatan data Keluarga Berencana (KB), sekaligus mendata kelompok keluarga yang mengalami masalah stunting.

"Ada 2.489 kader yang membantu untuk pendataan, mulai dari 1 April ini hingga 31 Mei," kata dia.

2. Angka LPP di Palembang menyentuh 1,8

ilustrasi keluarga (IDN Times/Mardya Shakti)

Edwin mengklaim selama pandemik COVID-19, tingkat LPP di Palembang masih di bawah rata-rata nasional. Sehingga data tersebut dapat dikatakan masuk indikator keberhasilan dalam upaya menekan pertambahan penduduk.

"Artinya Pemkot Palembang sudah bisa mengerem kenaikan penduduk yang bertambah. Sekarang angka LPP di Palembang berada pada nominal 1,18, dan itu masuk kecukupan indikator yang berhasil menekan pertumbuhan penduduk," jelasnya.

3. Target pendataan kependudukan harus selesai dalam dua bulan

Suasana kota Palembang di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Sesuai arahan pemerintah pusat, pendataan LPP harus dilaksanakan secara menyeluruh. Khusus di Palembang, Pendataan Kependudukan (PK) tahun 2021 ditarget tuntas hingga dua bulan ke depan.

"Target pendataan kependudukan harus selesai. Nantinya meski dalam kondisi puasa, kami harap masyarakat bisa membukakan pintunya untuk didata," tambah dia.

4. Wako Palembang minta masyarakat bisa kerjasama lakukan pendataan

Wali Kota Palembang Harnojoyo (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo menambahkan, keterlambatan pendataan kependudukan menurutnya merupakan hal wajar karena pengaruh pandemik COVID-19.

"Setelah ini diharapkan masyarakat bisa kerja sama membantu pendataan. Mulai dari jumlah anggota keluarga, keberadaan, atau domisili keluarga terkini. Untuk pendataan perdana, saya sudah didata dan selanjutnya selama dua bulan ke depan ada 416 KK akan diselesaikan, melibatkan juga RT setempat," tandas dia.