Palembang, IDN Times - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, sebagai bagian dari penyesuaian harga. Menaikkan harga jadi langkah pemerintah karena penggunaan BBM subsidi tidak tepat sasaran.
"Sebenarnya bukan kenaikan (harga) tapi penyesuaian dan normalisasi ke harga keekonomian. BBM itu seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat. Itu saya kira," ungkap Ma'ruf Amin di Palembang, Rabu (7/9/2022).
Ma'ruf menyebut kenaikan harga BBM sebagai upaya pemerintah agar subsidi bisa tepat sasaran. Sebab dari data pemerintah, BBM subsidi juga dinikmati masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.
Agar subsidi berjalan dengan tepat sasaran, pemerintah menggantinya dengan Bantuan Sosial (Bansos). Ma'ruf mengakui pencabutan subsidi memunculkan akibat, seperti naiknya harga kebutuhan pokok.
"Selama ini terjadi itu (subsidi), tidak tepat sasaran karena itu. Maka dilakukan penataan ulang supaya penerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa Kiai itu namanya memberikan hak kepada orang yang berhak," jelas dia.
Wapres juga menekankan kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi masalah global, ketika negara-negara lain juga harus menaikkan harga jual BBM demi menjaga stabilitas saat krisis energi.
"Ini berdampak seluruh dunia, bukan hanya indonesia. Dampak kenaikan pasti akan ada," jelas dia.
Ma'ruf berharap bansos berupa BLT BBM dan sembako bisa membantu masyarakat terdampak. Bansos diharapkan menjadi bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Apakah itu terpengaruh pada kemiskinan ekstrem? Karena kita sudah memberikan bantalannya melalui bansos ini, maka diharapkan tidak terlalu berpengaruh. Kita akan terus mengamati dan pemerintah terus akan memantau untuk menjaga," tutup dia.