Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Apeksi XVI 2023
Padang, IDN Times - Meski Kota Surakarta atau Solo termasuk kandidat kuat, namun Rapat Kerja Nasional ke-XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) menetapkan secara aklamasi Kota Makassar menjadi tuan rumah Rakernas ke-XVI 2023 mendatang.
“Makassar belum pernah menjadi tuan rumah Apeksi. Makassar adalah centre point Indonesia. Posisi Makassar berada di tengah-tengah, jadi tidak susah kalau kita mau konsolidasi,” kata Wali Kota (Wako) Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Selasa (9/8/2022).
1. Rakernas Apeksi tahun depan dibuat berbeda
Danny melanjutkan, pihaknya bakal menyuguhkan sesuatu yang berbeda pada Apeksi 2023. Bahkan jika memungkinkan, akan digelar kegiatan global partner yang mengundang seluruh mitra dari luar negeri. Danny meyakini Rakernas Apeksi 2023 bakal lebih menarik dan penuh kejutan.
“Kita selalu ada kejutan. Kami biasa membuat event internasional. Jadi akan banyak hal baru nantinya,” ujar Danny.
2. F8 bukti Makassar sukses selenggarakan event besar
Danny mencontohkan, Makassar Internasional Eight Festival and Forum (MIEFF) atau populer disebut Festival F8, menjadi salah satu bukti kesuksesan Makassar menggelar event berskala besar.
Meski sempat terhenti karena pagebluk Coronavirus Disease 2019, namun Danny memastikan F8 tahun ini kembali diselenggarakan dengan mengusung tema Artificial Intelligence.
“Artificial Intelligence. Ada metaverse nanti. Semuanya masuk. Ada food, fashion, flower, film, fiction writer, fussion jazz, folk, dan fine art. Untuk Rakernas nanti pasti ada kejutan. Kita selalu ada kejutan. Akan kita buat berbeda ya,” kata Danny.
3. Rakernas XV Ditutup Mendagri
Rakernas ke-XV Apeksi yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (9/8/2022), resmi ditutup oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Banyak hal yang disampaikan oleh Tito kepada Wali Kota, salah satunya perkembangan kasus COVID-19.
Sebelum ditutup Tito, Ketua Dewan Apeksi Bima Arya dalam pidato sambutannya menyampaikan, para Wako merupakan bagian dari pemerintah pusat yang siap mengikuti arahan. Meski demikian, tentu saja para Wako tidak ingin sekadar menjadi instrumen sosialisasi, tapi referensi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan.
