Mahasiswa Palembang Akan Unjuk Rasa di Simpang 5 DPRD Sumsel, Kamis

Mahasiswa sudah berkumpul pada Senin, 17 Februari 2025 kemarin dengan kesepakatan untuk menyampaikan kritikan. Ada delapan poin kritikan yang akan dibawa pihaknya pertama:

• Menolak Pemotongan Anggaran Pendidikan: Mahasiswa menganggap pemotongan anggaran di sektor pendidikan membahayakan investasi pada sektor pendidikan. 

• Pemenuhan Hak Dosen dan Tenaga Pendidik: Mahasiswa menolak rencana pemotongan hak dosen seperti Tukin. Meminta pemerintah mensejahterahkan dosen dan tenaga pendidik. 

• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis sehingga tidak menjadi simbol kebijakan tanpa manfaat yang jelas.

• Penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lingkungan Kampus: Mahasiswa menolak kampus diikutsertakan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus. Karena merusak lingkungan akademik, melanggar independensi universitas, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang harus dijaga oleh perguruan tinggi.

• Penolakan Revisi Tata Tertib DPR RI: Mahasiswa juga menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, terutama Pasal 288A Ayat 1, yang dianggap dapat mengurangi partisipasi publik dalam mengawasi kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.

• Penolakan Revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan: Mereka menolak revisi terhadap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kejaksaan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih dalam proses hukum dan memberikan wewenang terlalu besar kepada kejaksaan, yang berpotensi menciptakan "kekuasaan absolut."

Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Terakhir, mereka mengusulkan adanya evaluasi terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan mendesak adanya aturan turunan yang lebih jelas untuk memastikan implementasi yang tepat.

Refrensi terkait permasalahan ini dapat ditemukan dalam dokumen pemerintah terkait anggaran, kebijakan pendidikan, serta UU yang sedang direvisi. Beberapa jurnal pendidikan dan laporan media nasional juga telah membahas kekhawatiran tentang pemotongan anggaran pendidikan dan pengaruhnya terhadap kualitas tenaga pengajar di Indonesia.