Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) secara resmi memberlakukan pemutihan pajak per 19 Agustus-14 Desember 2024. Program pemutihan pajak tersebut meliputi, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi PKB, diskon BBNKB sebesar 50 persen dan pembebasan sanksi administrasi dan pajak progresif.
"Pemutihan ini termasuk SWDKLLJ yang didukung Jasa Raharja," jelas Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, Senin (19/8/2024).
Elen mengatakan, pemutihan pajak tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraannya. Tak hanya itu saja, dirinya berharap program pemutihan ini mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari stimulus fiskal dalam rangka mendorong kemudahan berinvestasi dan meningkat pertumbuhan dunia usaha berdaya saing tinggi.
"Maka, kami memberikan diskon pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor tak lain untuk menjaga stabilitas keungan daerah," jelas dia.
Elen menambahkan, berdasarkan catatan Bapenda Sumsel mengenai rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah berkisar 52,72 persen. Sedangkan untuk rasio pajak daerah terhadap PAD 86,79 persen.
"Untuk rasio pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 25,20 persen dan rasio bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah 24,34 persen," jelas dia.
Elen meminta masyarakat untuk segera melakukan pembayaran pajak di kantor samsat di wilayah kabupaten dan kota masing-masing di seluruh Sumsel.
"Oleh sebab itu, kami mengundang masyarakat untuk segara memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, akan tetapi ini juga membuat rasa nyaman saat dijalanan," katanya.