Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan tidak ada pemutusan kerja bagi honorer setelah aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dikeluarkan.
Menurut Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, Pemkot bakal tetap memberdayakan honorer dan berusaha meyakinkan pemerintah pusat.
"Kami Pemkot akan berjuang serta meyakinkan tidak ada pemutusan kontrak atau merumahkan mereka,” ujarnya, Senin (4/7/2022).
Pemkot Palembang telah menyurati pemerintah pusat dengan mengusulkan semua honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Surat yang dikirim pada Juni 2022 itu menurut Harnojyo masih dalam pembahasan.
"Sekarang ini sebaiknya honorer tetap fokus berkerja dan menjalankan kewajiban. Kita berupaya bersama, karena pegawai non ASN sangat dibutuhkan," kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa menambahkan, sekitar 5.400 orang honorer masih berpeluang menjadi PPPK terutama tenaga pendidik.
"Tidak hanya honorer guru dan tenaga medis yang diperjuangkan. Kami saat ini masih fokus dengan guru dulu agar mereka bisa menjadi PPPK, dengan tes observasi tidak tertulis tetapi bisa memenuhi syarat passing grade," jelasnya.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang, Ahmad Zulinto, pihaknya telah mengumpulkan nama guru yang terdaftar dalam Dapodik dengan kriteria lulus passing grade.
"Tahun ini Palembang kekurangan guru SD dan SMP. Dari 4.277 orang, baru 3500 yang lulus passing grade dan sudah terdaftar dalam Dapodik," ungkapnya.