Exit Tol Mataram Jaya Terkendala Dana Pembebasan Lahan Rp25 Miliar

Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Hendri Wardison mengatakan, anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pembebasan lahan diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

“Dana sebesar itu kemungkinan besar tidak bersumber dari APBD OKI, melainkan kami berharap adanya bantuan dari gubernur Sumsel. InsyaAllah tahun ini bisa, bila pemprov Sumsel sharing dengan kita. Karena telah diakomodir dengan alasan exit tol menyangkut masalah perekonomian warga Kabupaten OKI dan sekitarnya,” ujarnya, Sabtu (15/2/2025).

Hendri menambahkan, permohonan pembangunan akses tol ini diajukan oleh bupati OKI melalui surat resmi nomor 590/238/Dispertan/2019 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Menindaklanjuti rencana tersebut, Pemekab OKI melalui Bappeda mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel pada 5 Februari lalu," katanya.

Menanggapi permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menerbitkan surat nomor BM0302-Db/1.102 yang menetapkan perubahan lingkup konstruksi pada proyek jalan tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung. 

Berdasarkan surat itu, PT Hutama Karya sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ditugaskan untuk membangun Simpang Susun Mataram Jaya. Pembangunan simpang susun ini direncanakan berada di ruas jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung, tepatnya di KM 274+400.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Hendra Anggara menjelaskan,  pembangunan exit tol di Kecamatan Mesuji Raya itu untuk pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel bersama pemerintah daerah yakni dalam hal Pemkab OKI. 

"Untuk yang belum terselesaikan mengenai exit tol untuk sumber dana ganti rugi berdasarkan kesepakatan rapat antara Pemkab OKI dengan Provinsi Sumsel dan pusat juga di tahun 2019. Jadi untuk ganti rugi lahannya menggunakan dana sharing," terangnya.